Berita

Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1)/RMOL

Politik

Isu Penundaan Pemilu, Firman Tendry: Ada Oligarki di Kekuasaan Ingin Jokowi Celaka

RABU, 11 JANUARI 2023 | 17:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu penundaan pemilu yang dituding sebagai upaya mempertahankan rezim saat ini, dianggap sebagai agenda kelompok oligarki untuk membuat nama kepala pemerintahan menjadi buruk.

Hal tersebut disampaikan Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1).

"Ada oligarki di kekuasaan yang berharap betul Pak Jokowi celaka secara konstitusi. Ini berbahaya," ujar Tendry.


Dugaan tersebut, menurut Tendry juga telah diendus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mana terlihat dari pesan politik tersirat dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (10/1).

"Melihat ini, ibu Mega mengingatkan 'hei hati-hati" karena Bu Mega bicara selalu menggunakan historik, empirik," tuturnya.

Dalam bahasa "ngapusi" (bohong) yang disampaikan Megawati dalam pidatonya, Tendry mamaknainya sebagai sesuatu tanda bahwa isu penundaan pemilu adalah wacana yang tidak benar.

"Jadi kita tidak punya terjemahan lain, ini terjamahannya sudah tunggal. Kita sudah sepakat, (setelah) reformasi Presiden RI dipilih dua kali berturut-turut, cukup," ucapnya.

"Dan kalau mau bicara yang dulu-dulu, kita harus bicara lagi soal konstitusi kita,"demikian Tendry menambahkan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya