Berita

Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1)/RMOL

Politik

Isu Penundaan Pemilu, Firman Tendry: Ada Oligarki di Kekuasaan Ingin Jokowi Celaka

RABU, 11 JANUARI 2023 | 17:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu penundaan pemilu yang dituding sebagai upaya mempertahankan rezim saat ini, dianggap sebagai agenda kelompok oligarki untuk membuat nama kepala pemerintahan menjadi buruk.

Hal tersebut disampaikan Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1).

"Ada oligarki di kekuasaan yang berharap betul Pak Jokowi celaka secara konstitusi. Ini berbahaya," ujar Tendry.


Dugaan tersebut, menurut Tendry juga telah diendus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mana terlihat dari pesan politik tersirat dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (10/1).

"Melihat ini, ibu Mega mengingatkan 'hei hati-hati" karena Bu Mega bicara selalu menggunakan historik, empirik," tuturnya.

Dalam bahasa "ngapusi" (bohong) yang disampaikan Megawati dalam pidatonya, Tendry mamaknainya sebagai sesuatu tanda bahwa isu penundaan pemilu adalah wacana yang tidak benar.

"Jadi kita tidak punya terjemahan lain, ini terjamahannya sudah tunggal. Kita sudah sepakat, (setelah) reformasi Presiden RI dipilih dua kali berturut-turut, cukup," ucapnya.

"Dan kalau mau bicara yang dulu-dulu, kita harus bicara lagi soal konstitusi kita,"demikian Tendry menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya