Berita

Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1)/RMOL

Politik

Isu Penundaan Pemilu, Firman Tendry: Ada Oligarki di Kekuasaan Ingin Jokowi Celaka

RABU, 11 JANUARI 2023 | 17:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu penundaan pemilu yang dituding sebagai upaya mempertahankan rezim saat ini, dianggap sebagai agenda kelompok oligarki untuk membuat nama kepala pemerintahan menjadi buruk.

Hal tersebut disampaikan Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1).

"Ada oligarki di kekuasaan yang berharap betul Pak Jokowi celaka secara konstitusi. Ini berbahaya," ujar Tendry.


Dugaan tersebut, menurut Tendry juga telah diendus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mana terlihat dari pesan politik tersirat dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (10/1).

"Melihat ini, ibu Mega mengingatkan 'hei hati-hati" karena Bu Mega bicara selalu menggunakan historik, empirik," tuturnya.

Dalam bahasa "ngapusi" (bohong) yang disampaikan Megawati dalam pidatonya, Tendry mamaknainya sebagai sesuatu tanda bahwa isu penundaan pemilu adalah wacana yang tidak benar.

"Jadi kita tidak punya terjemahan lain, ini terjamahannya sudah tunggal. Kita sudah sepakat, (setelah) reformasi Presiden RI dipilih dua kali berturut-turut, cukup," ucapnya.

"Dan kalau mau bicara yang dulu-dulu, kita harus bicara lagi soal konstitusi kita,"demikian Tendry menambahkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya