Berita

Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1)/RMOL

Politik

Isu Penundaan Pemilu, Firman Tendry: Ada Oligarki di Kekuasaan Ingin Jokowi Celaka

RABU, 11 JANUARI 2023 | 17:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemunculan isu penundaan pemilu yang dituding sebagai upaya mempertahankan rezim saat ini, dianggap sebagai agenda kelompok oligarki untuk membuat nama kepala pemerintahan menjadi buruk.

Hal tersebut disampaikan Ketua Sekretariat Nasional Puan Maharani Peduli (Seknas PMP), Firman Tendry, dalam diskusi Teras Politik Kang Kiflan yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tajuk "Membaca Pesan Megawati", di Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (11/1).

"Ada oligarki di kekuasaan yang berharap betul Pak Jokowi celaka secara konstitusi. Ini berbahaya," ujar Tendry.


Dugaan tersebut, menurut Tendry juga telah diendus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang mana terlihat dari pesan politik tersirat dalam pidatonya di acara Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (10/1).

"Melihat ini, ibu Mega mengingatkan 'hei hati-hati" karena Bu Mega bicara selalu menggunakan historik, empirik," tuturnya.

Dalam bahasa "ngapusi" (bohong) yang disampaikan Megawati dalam pidatonya, Tendry mamaknainya sebagai sesuatu tanda bahwa isu penundaan pemilu adalah wacana yang tidak benar.

"Jadi kita tidak punya terjemahan lain, ini terjamahannya sudah tunggal. Kita sudah sepakat, (setelah) reformasi Presiden RI dipilih dua kali berturut-turut, cukup," ucapnya.

"Dan kalau mau bicara yang dulu-dulu, kita harus bicara lagi soal konstitusi kita,"demikian Tendry menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya