Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD Klaim Demokrasi Indonesia Sekarang Lebih Baik dan Diakui Dunia

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 20:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem demokrasi yang berubah-ubah sejak era Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ketujuh RI Joko Widodo, diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mengalami perbaikan yang diakui oleh dunia.

Mahfud menjelaskan, ketika Indonesia didirikan pada tahun 1945, seluruh elemen masyarakat bersepakat memilih sistem demokrasi. Bahkan menurutnya, bukan hanya sistemnya, tetapi juga memilih dasar sistem dan mekanisme demokrasi sebagai pedoman tata kelola bernegara dan berpemeritahan yang dianggap terbaik.

"Oleh sebab itu, ketika pemerintahan dan politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi," kata Mahfud dalam acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-25 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (10/1).


Pada tahun 1955, kata Mahfud, lahir Demokrasi Parlementer. Pada tahun 1959 karena demokrasi parlementer bermasalah, lahir Demokrasi Terpimpin. Kemudian, pada 1966 lahir Demokrasi Pancasila.

Salah satu contoh konkretnya, Mahfud menyebutkan perbaikan pola demokrasi dalam memilih pemimpin. Di mana rakyat bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, hingga Walikota secara langsung.

"Beda dengan jaman sebelumnya ketika sudah ada calon presiden sebelum Pemilu. Sekarang, orang mencalonkan diri sendiri boleh, lewat partai boleh, mencalonkan orang lain boleh, tidak ada yang menghalangi, dan ini suatu kemajuan," tuturnya.

"Pilihan kita selalu demokrasi sehingga jangan berfikir sistem lain, sistem demokrasi masih tetap yang terbaik. Karena juga banyak kemajuan sesudah era reformasi," demikian Mahfud menambahkan. 

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya