Berita

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin, 9 Januari 2023/Net

Bisnis

Ditanya Hendropriyono Soal Penyatuan Mata Uang, Begini Jawaban Anwar Ibrahim

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 16:00 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketergantungan Indonesia dan Malaysia terhadap dolar AS perlu ditanggapi serius. Lantaran saat ini dolar AS mulai melemah, sementara yuan menguat.

Sebagai tindak lanjut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mempertanyakan kemungkinan konsep penyatuan mata uang Indonesia dan Malaysia agar tidak bergantung pada dolar.

Pertanyaan itu disampaikan Hendropriyono kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam acara CT Corp Leadership Forum di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta pada Senin (9/1).


"Importer terbesar di dunia (saat ini) China. Untuk itu petro dolar tampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Apakah ada konsep menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga?" tanya Hendropriyono.

Ia mengatakan, jika Indonesia dan Malaysia terus ketergantungan pada dolar AS, maka akan berdampak. Di samping itu, penyatuan mata uang juga diharapkan dapat membantu bebas bea impor kedua negara.

Sebagai jawaban, Anwar Ibrahim turut menyoroti perkembangan yuan China yang semakin luas. Namun ia tidak menilai penyatuan mata uang sebagai jawaban dari keresahan tersebut.

"Common currency ini memang jauh sedikit. Kalau EU (Uni Eropa) ke Euro itu terlalu panjang, tapi saya tidak pikir ke arah situ. Tapi yang critical-nya adalah kerja sama yang benar-benar erat, a common concerted-effect, satu strategi bersama," jelasnya.

Sebagai contoh, Anwar menyinggung kerja sama kelapa sawit antara Indonesia dan Malaysia yang masih belum kuat padahal keduanya merupakan produsen utama kelapa sawit dunia.

"Kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' kelapa sawit yang diwujudkan tahun 2015, tapi tidak berkembang," ucapnya.

"Kalau kita gabung tenaganya kita bisa terdepan," tambah dia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya