Berita

Fraksi Damai Demokrasi menyambangi Fraksi PKB DPR RI di Senayan, Jakarta/RMOL

Politik

Di Senayan, DPRD Malang Bawa Empat Tuntutan Soal Tragedi Kanjuruhan

SELASA, 10 JANUARI 2023 | 15:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah tuntutan disuarakan Fraksi Damai Demokrasi di DPR RI terkait tragedi Kanjuruhan yang hingga kini belum tuntas. Fraksi Damai Demokrasi sendiri berisi DPRD Kota Malang Fraksi PAN, Nasdem, Demokrat, Perindo, dan PSI.

Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Lookh Mahfudz menuturkan, pihaknya sengaja datang dari Malang, Jawa Timur untuk meminta pemerintah pusat memberikan perhatian penuh kepada tragedi Kanjuruhan yang menewaskan seratusan nyawa.

“Dari surat yang kami layangkan ke DPR sudah tertera banyak hal, ada empat poin. Kami harapkan pemerintah hadir dalam sebuah keputusan yang memberikan rasa keadilan kepada para korban,” kata Lookh Mahfudz di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1).


Ada empat tuntutan yang disampaikan anggota dewan Kota Malang ini. Pertama, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang meminta DPR RI agar segera membentuk Pansus Penyelesaian Kasus Kanjuruhan.

Kedua, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang meminta negara hadir dan ikut menangani rehabilitasi atas trauma yang dirasakan keluarga korban, pengobatan dan perhatian terhadap para korban luka, perhatian bagi para keluarga korban meninggal dunia hingga menanggung biaya hidup anak-anak korban yang ditinggalkan.

Ketiga, mereka meminta DPR RI ikut memperjuangkan agar persidangan terhadap enam tersangka kasus Kanjuruhan sesuai dengan locus delicti.

Empat, fraksi-fraksi DPRD Kota Malang memohon agar DPR RI dapat mengambil langkah taktis dan strategis lainnya dengan harapan kasus tragedi Kanjuruhan dapat segera terselesaikan dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi.

“Itu tujuan utama kita. Karena, menyampaikan aspirasi bahwa itu adalah tugas DPR dan ada dalam sumpah DPR ketika dilantik menjadi wakil rakyat di Kota Malang,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya