PKS Daftar Pihak Terkait Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup ke MK

PKS mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian UU 7/2017 tentang pemilihan umum terkait sistem proporsional terbuka.

Gugatan PKS didaftarkan pada Senin (9/1), ke Mahkamah Konstitusi RI sebagai pihak terkait permohonan judicial review UU 7/2017 tentang Pemilu , khususnya sistem pemilu proporsional terbuka.

Pendaftaran PKS sebagai pihak terkait tersebut dilatarbelakangi adanya permohonan warga negera Indonesia ke MK. Tujuannya, agar sistem pemilu proporsional terbuka berubah menjadi sistem pemilu proporsional tertutup.

Dalam gugatan itu, PKS meminta MK tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 lalu, bahwa Pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017.

Perwakilan PKS Zainudin Paru menyampaikan bahwa pengujian UU tentang sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi, apalagi pengujian sistem ini sudah pernah diuji di MK.

Lebih lanjut Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS berharap, MK menerima permohonan PKS sebagai pihak terkait dalam Judicial Review tersebut. Selain itu, MK konsisten dengan hasil uji UU Pemilu.

"PKS memandang putusan MK pada 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memililh, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang," jelas Zainudin Paru.

PKS memilih sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Penggunaan sistem proporsional tertutup justru malah akan memukul mundur demokrasi Indonesia.