Moeldoko Minta Kewenangan BP2MI Lebih Diperkuat untuk Lindungi Pekerja Migran

Pemerintah semakin menunjukkan komitmen keberpihakan yang lebih serius terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terlebih di era kepemimpinan Benny Rhamdani sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Begitu disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, saat Pelepasan PMI Korea Selatan dalam program G to G, di Jakarta, Senin (9/1).

"Kita tahu ada sejumlah permasalahan, jadi kalau kita menjabat di sebuah tempat itu bukan berapa lamanya kita memimpin, tapi seberapa banyak yang telah kita lakukan. Itu yang telah dikerjakan Pak Benny," ujar Moeldoko.

Ke depan, Moeldoko berharap kewenangan BP2MI dapat diperkuat. Hal ini, sebagai upaya meredam segala persoalan dalam memberikan perlindungkan kepada para pekerja migran.

Menurutnya, penguatan BP2MI sangat diperlukan lantaran semakin maraknya agen-agen ilegal penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini telah merugikan banyak masyarakat.

"Agen-agen (ilegal) itu, ini harus jadi konsen kita semuanya. Terlebih, BP2MI pada P2-nya itu kan perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi intinya semuanya harus terkoordinasi lah," terangnya.

Moeldoko menambahkan, KSP dan BP2MI akan mempercepat pertemuan dalam rangka memberikan keputusan yang berpihak pada PMI. Kata dia, sebelumnya telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari format tepat melindungi kepentingan PMI.

Sementara Benny Rhamdani, memaparkan keberhasilan menjalankan program pelindungan dan penempatan PMI, termasuk juga menjelaskan tentang pencegahan terhadap sindikat penempatan ilegal PMI. Dia juga menyampaikan apresiasi atas keberpihakan KSP terhadap PMI.

"Sudah terpotret dalam beberapa kali pertemuan bersama Pak Jenderal Moeldoko. Saya bersaksi, di mana pembebasan biaya pada PMI yang diperjuangkan BP2MI mendapat dukungan beliau. Ini luar biasa," tandasnya.