Berita

Partai politik/Net

Politik

8 Parpol Tolak Proporsional Tertutup, Karyono: Mereka Takut Suaranya Turun

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Delapan fraksi partai politik di DPR RI secara tegas telah menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara hanya PDI Perjuangan yang setuju dengan sistem tersebut.

Bagi pengamat politik Karyono Wibowo, sikap partai yang menolak maupun setuju dengan sistem proporsional tertutup merupakan hal wajar di dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

"Sikap 8 parpol yang menolak sistem proporsional tertutup merupakan fenomena biasa dalam sistem demokrasi. Adalah hal yang wajar jika mereka memiliki pertimbangan dan sikap sendiri dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilu,” kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/1).


Karyono melihat, partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup hanyalah keputusan yang didasari ketakutan bahwa sistem tersebut bakal berdampak langsung kepada partai.

“Mereka belum siap karena ada kekhawatiran jika diberlakukan sistem proporsional tertutup akan berpengaruh terhadap penurunan suara partai,” ujar dia.

Sebab, menurut dia, bagi sebagian partai yang masih lemah keterikatannya dengan pemilih merasa kuatir dengan sistem proporsional tertutup. Pasalnya, dalam sistem proporsional tertutup pemilih hanya boleh mencoblos lambang partai.

"Rendahnya identitas kepartaian di mata pemilih sedikit banyak berpotensi memengaruhi perolehan suara. Karenanya mereka lebih cenderung setuju dengan sistem proporsional terbuka. Dimana pemilih langsung mencoblos nama calon legislatif. Dengan sistem proporsional terbuka, partai bisa mengandalkan para caleg untuk meraup suara. Padahal, sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama sama memiliki plus minus,” demikian Karyono.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya