Berita

Partai politik/Net

Politik

8 Parpol Tolak Proporsional Tertutup, Karyono: Mereka Takut Suaranya Turun

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 15:34 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Delapan fraksi partai politik di DPR RI secara tegas telah menyatakan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara hanya PDI Perjuangan yang setuju dengan sistem tersebut.

Bagi pengamat politik Karyono Wibowo, sikap partai yang menolak maupun setuju dengan sistem proporsional tertutup merupakan hal wajar di dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

"Sikap 8 parpol yang menolak sistem proporsional tertutup merupakan fenomena biasa dalam sistem demokrasi. Adalah hal yang wajar jika mereka memiliki pertimbangan dan sikap sendiri dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilu,” kata Karyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/1).


Karyono melihat, partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup hanyalah keputusan yang didasari ketakutan bahwa sistem tersebut bakal berdampak langsung kepada partai.

“Mereka belum siap karena ada kekhawatiran jika diberlakukan sistem proporsional tertutup akan berpengaruh terhadap penurunan suara partai,” ujar dia.

Sebab, menurut dia, bagi sebagian partai yang masih lemah keterikatannya dengan pemilih merasa kuatir dengan sistem proporsional tertutup. Pasalnya, dalam sistem proporsional tertutup pemilih hanya boleh mencoblos lambang partai.

"Rendahnya identitas kepartaian di mata pemilih sedikit banyak berpotensi memengaruhi perolehan suara. Karenanya mereka lebih cenderung setuju dengan sistem proporsional terbuka. Dimana pemilih langsung mencoblos nama calon legislatif. Dengan sistem proporsional terbuka, partai bisa mengandalkan para caleg untuk meraup suara. Padahal, sistem proporsional terbuka maupun tertutup sama sama memiliki plus minus,” demikian Karyono.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya