Berita

Penasihat Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Sistem Proporsional Tertutup Murah dan Bukan Milih Kucing dalam Karung

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 09:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2004 dinilai belum berjalan efektif dan cenderung memakan ongkos politik yang mahal. Alih-alih membuka ruang demokrasi yang lebih luas dengan menyuguhkan calon legislatif secara langsung, masyarakat masih cenderung memilih berdasarkan partai politik.
 
"Setelah empat kali sistem terbuka, toh tetap suara partai yang terbesar di tiap TPS daripada suara caleg di dapil. Jadi rakyat dan simpatisan partai, mayoritas memilih partainya daripada kader caleg yang datang bergantian ke desa, mereka tidak terjebak pada individu yang datang," kata penasihat Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem), Beathor Suryadi kepada redaksi, Senin (9/1).

Masih pada sistem proporsional terbuka, pertarungan antar caleg menimbulkan ongkos politik yang mahal, baik untuk caleg tersebut maupun bagi negara.


"Negara butuh banyak kertas suara untuk mencantumkan daftar nama-nama parpol serta daftar nama-nama caleg tiap dapil. Empat kali pemilu terbuka dengan biaya besar secara pribadi dan negara itu menghasilkan produk UU dengan keikutan anggota yang sangat minim," sambungnya.

Di sisi lain, Beathor tidak sepakat jika sistem proporsional tertutup disebut antidemokrasi. Berdasarkan UU, yang disebut peserta Pemilu itu adalah partai politik. Sedangkan partai politik yang memilih adalah rakyat dan menghasilkan wakil parpol di parlemen.

"Jadi bukan memilih kucing dalam karung, bukan menghilangkan suara daulat rakyat," tegasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya