Berita

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Sebagai Partai Demokrasi, PDIP Harusnya Tahu Sistem Proporsional Terbuka Lebih Demokratis

SENIN, 09 JANUARI 2023 | 00:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung unsur sistem demokrasi di Indonesia, seharusnya mampu memahami bahwa sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis dibandingkan tertutup.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa argumentasi lebih demokratis seharusnya perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup.

"Sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa,” kata kepada wartawan, Minggu (8/1).


Mantan Dekan Fikom IISIP ini menambahkan, jika setiap partai perlu menyiapkan kader terbaiknya di setiap daerah. Selain itu, PDIP harus memberikan peluang kepada calon legislatif (caleg) pilihannya untuk lolos ke Senayan.

Di samping itu, kata Jamiluddin, kekhawatiran adanya politik uang, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Dijelaskan Jamiluddin, partai akan memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang.

"Dengan begitu, praktik politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang,” ucapnya.

Dalam pandangan Jamiluddin, PDIP seharusnya tidak perlu khawatir dengan sistem proporsional terbuka selama dua substansi itu dipenuhi. Dengan demikian, PDIP mampu menyusun caleg yang kualitasnya setara.

"Dan mengharamkan politik uang pada calegnya,” tutupnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya