Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Program Hilirisasi Presiden Jokowi Berdampak Positif Bagi Pembukaan Lapangan Pekerjaan

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 20:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Setelah melarang ekspor nikel, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit, hal itu dilakukan semata keinginan pemerintah melakukan hilirisasi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai positif kebijakan tersebut lantaran bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dari eksploitasi pihak asing. Itu juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hilirisasi berdampak positif, ya positif terhadap tenaga kerja, positif terhadap daya saing Indonesia, positif dalam hal pengamanan SDA Indonesia yang jauh lebih baik dalam arti tidak dieksploitasi besar-besaran yang lainnya memang dalam hal ini memberi dampak plus terhadap produk-produk dalam negeri. Jadi laku di pasar internasional,” ujar Trubus dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/1).


Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi SDA meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional. Trubus mengatakan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.

“Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, itu kita selalu mengimpor bahan mentah karena itu Indonesia sering dijadikan negara yang sifatnya itu tidak kompetitif dalam bidang ekonomi. Menurut saya dengan secara berpikir ini (hilirisasi) memang ada kemajuan,” ucap Trubus.

Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Meskipun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), ia berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.

“Nah masalahnya nanti kebijakan ini apakah konsisten diteruskan oleh pemimpin berikutnya yang jadi masalah begitu. Kalau ini nanti tidak bisa diteruskan oleh pemimpin berikutnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini akan menjadi kontra produktif menjadi bumerang kita sendiri nanti,” tandasnya.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya