Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Program Hilirisasi Presiden Jokowi Berdampak Positif Bagi Pembukaan Lapangan Pekerjaan

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 20:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Setelah melarang ekspor nikel, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit, hal itu dilakukan semata keinginan pemerintah melakukan hilirisasi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai positif kebijakan tersebut lantaran bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dari eksploitasi pihak asing. Itu juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hilirisasi berdampak positif, ya positif terhadap tenaga kerja, positif terhadap daya saing Indonesia, positif dalam hal pengamanan SDA Indonesia yang jauh lebih baik dalam arti tidak dieksploitasi besar-besaran yang lainnya memang dalam hal ini memberi dampak plus terhadap produk-produk dalam negeri. Jadi laku di pasar internasional,” ujar Trubus dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/1).

Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi SDA meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional. Trubus mengatakan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.

“Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, itu kita selalu mengimpor bahan mentah karena itu Indonesia sering dijadikan negara yang sifatnya itu tidak kompetitif dalam bidang ekonomi. Menurut saya dengan secara berpikir ini (hilirisasi) memang ada kemajuan,” ucap Trubus.

Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Meskipun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), ia berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.

“Nah masalahnya nanti kebijakan ini apakah konsisten diteruskan oleh pemimpin berikutnya yang jadi masalah begitu. Kalau ini nanti tidak bisa diteruskan oleh pemimpin berikutnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini akan menjadi kontra produktif menjadi bumerang kita sendiri nanti,” tandasnya.


Populer

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

KPK Juga Usut Dugaan Korupsi di Telkom Terkait Pengadaan Perangkat Keras Samsung Galaxy

Rabu, 15 Mei 2024 | 13:09

Alvin Lim Protes Izin Galangan Kapal Panji Gumilang

Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:56

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Kementerian BUMN Rombak Susunan Direksi ID FOOD

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:47

Agar Ekonomi Indonesia di Triwulan II Tetap Tumbuh, DPR Ingatkan untuk Lakukan Hal Ini

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:35

Dukung Penuh Pengurus LP3KN, Menag RI Umumkan Rencana Kedatangan Paus Fransiskus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:34

Iuran BPJS Tidak Berubah Meski Sistem Kelas Dihapus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:14

Resmi, Massimiliano Allegri Bukan Lagi Pelatih Juventus

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:12

Ayah Mendiang Eki Doakan Pelaku Pembunuhan Vina Cirebon Segera Ditangkap

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:54

Hendropriyono Yakin Prabowo Lanjutkan IKN

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:35

Percetakan di Banda Aceh Meringis jadi Korban Janji Manis Caleg

Sabtu, 18 Mei 2024 | 06:16

Hendropriyono: Demokrasi Pancasila Tidak Mengenal Oposisi

Sabtu, 18 Mei 2024 | 05:55

Selengkapnya