Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Program Hilirisasi Presiden Jokowi Berdampak Positif Bagi Pembukaan Lapangan Pekerjaan

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 20:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Setelah melarang ekspor nikel, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit, hal itu dilakukan semata keinginan pemerintah melakukan hilirisasi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai positif kebijakan tersebut lantaran bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dari eksploitasi pihak asing. Itu juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hilirisasi berdampak positif, ya positif terhadap tenaga kerja, positif terhadap daya saing Indonesia, positif dalam hal pengamanan SDA Indonesia yang jauh lebih baik dalam arti tidak dieksploitasi besar-besaran yang lainnya memang dalam hal ini memberi dampak plus terhadap produk-produk dalam negeri. Jadi laku di pasar internasional,” ujar Trubus dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/1).


Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi SDA meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional. Trubus mengatakan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.

“Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, itu kita selalu mengimpor bahan mentah karena itu Indonesia sering dijadikan negara yang sifatnya itu tidak kompetitif dalam bidang ekonomi. Menurut saya dengan secara berpikir ini (hilirisasi) memang ada kemajuan,” ucap Trubus.

Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Meskipun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), ia berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.

“Nah masalahnya nanti kebijakan ini apakah konsisten diteruskan oleh pemimpin berikutnya yang jadi masalah begitu. Kalau ini nanti tidak bisa diteruskan oleh pemimpin berikutnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini akan menjadi kontra produktif menjadi bumerang kita sendiri nanti,” tandasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya