Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Program Hilirisasi Presiden Jokowi Berdampak Positif Bagi Pembukaan Lapangan Pekerjaan

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 20:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Setelah melarang ekspor nikel, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit, hal itu dilakukan semata keinginan pemerintah melakukan hilirisasi.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai positif kebijakan tersebut lantaran bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengamankan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dari eksploitasi pihak asing. Itu juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

“Hilirisasi berdampak positif, ya positif terhadap tenaga kerja, positif terhadap daya saing Indonesia, positif dalam hal pengamanan SDA Indonesia yang jauh lebih baik dalam arti tidak dieksploitasi besar-besaran yang lainnya memang dalam hal ini memberi dampak plus terhadap produk-produk dalam negeri. Jadi laku di pasar internasional,” ujar Trubus dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/1).


Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi SDA meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional. Trubus mengatakan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.

“Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, itu kita selalu mengimpor bahan mentah karena itu Indonesia sering dijadikan negara yang sifatnya itu tidak kompetitif dalam bidang ekonomi. Menurut saya dengan secara berpikir ini (hilirisasi) memang ada kemajuan,” ucap Trubus.

Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Meskipun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), ia berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.

“Nah masalahnya nanti kebijakan ini apakah konsisten diteruskan oleh pemimpin berikutnya yang jadi masalah begitu. Kalau ini nanti tidak bisa diteruskan oleh pemimpin berikutnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini akan menjadi kontra produktif menjadi bumerang kita sendiri nanti,” tandasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Pernah Tembak Mati Perampok Toko Emas, Eks Kapolres Jakbar Kini Jabat Kapolda Papua Barat

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:17

PIEP Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:07

Din Syamsuddin Tawarkan Konsep Etika Global Bersama di Forum Internasional Mauritius

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:05

KSP Kawal Ketat Kopdes Merah Putih hingga Capai Target

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:04

Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:49

Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Pilih Logo HUT RI ke-81

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:40

Ketika Demonstrasi Punya Harga, yang Mati Bukan Hanya Integritas Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:34

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:30

Menkop Gandeng KSP Percepat Operasionalisasi Kopdes

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:23

AKBP Supriyanto jadi Kapolres Pertama Kawasan IKN

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:20

Selengkapnya