Berita

Ilustrasi Pemilihan umam/RMOL

Politik

Pilihan Terbaik, Begini Cara Atasi Masalah Sistem Proporsional Terbuka

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 05:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Praktik pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional terbuka adalah pilihan terbaik. Alasannya, sistem terbuka akan melibatkan semua warga negara dalam menentukan calon pemimpin.

Demikian pandangan CEO FDS UI Research  & Consulting, Rulli Nasrullah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/1).

Menurut Nasrullah, partisipasi penuh harus dilaksanakan dalam demokrasi. Dalam sistem terbuka menuntut kerja keras partai politik dan tokoh.


"Serta kader-kadernya untuk lebih keras bekerja dalam menawarkan sosok di tengah masyarakat," demikian kata Nasrullah.

Selain itu, Nasrullah menilai, penggunaan sistem tertutup menyebabkan keterwakilan suara masyarakat yang hanya ratusan itu bisa mencederai demokrasi. Apalagi jika komposisi di legislatif dikuasai oleh dominan pemenang pemilu. Imbasnya, pemilihan hanya formalitas yang belaka.
 
"Saya pikir sistem terbuka sudah paling pas diterapkan di Indonesia," Nasrullah menekankan.

Terkait adanya risiko dalam sistem proporsional terbuka, Nasrullah mengatakan masih bisa diatasi. Masalah yang dimaksud adalah biaya politik, permainan uang, pengaruh, manipulasi dan potensi bentrok.

Nasrullah menjelaskan beberapa upaya yang bisa dilakukan, yakni: regulasi yang baik dan partai dan tokoh politik yang mementingkan bangsa.

"Ketiga kedewasaan masyarakat dan seluruh komponen harus teredukasi politik," pungkas Nasrullah.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya