Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Mahfud MD Seharusnya Malu, Debat Virtual dengan RR Bukti Tidak Lagi Bela Kepentingan Negara

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 05:07 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA


Debat virtual secara terbuka yang terjadi antara Mahfud MD dan Rizal Ramli (RR) menunjukkan ketidakdewasaan pejabat publik yang diemban Mahfud. Perdebatan keduanya terjadi di Twitter yang dipicu oleh penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menjelaskan bahwa selain ketidakdewasaan, bisa jadi ada situasi mendesak bagi Mahfud sehingga kehilangan kesabaran menghadapi publiknya sendiri.

"Artinya Mahfud dipaksa oleh lingkungan rezim yang memang sedang memaksakan kehendaknya dengan Perppu Ciptaker ini, bahkan hadirnya Perppu ini saja bentuk pembangkangan pemerintah lembaga kekuasaan mitranya, yakni Mahkamah Konstitusi," jelas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/1).

"Artinya Mahfud dipaksa oleh lingkungan rezim yang memang sedang memaksakan kehendaknya dengan Perppu Ciptaker ini, bahkan hadirnya Perppu ini saja bentuk pembangkangan pemerintah lembaga kekuasaan mitranya, yakni Mahkamah Konstitusi," jelas Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/1).

Lebih lanjut, Dedi berpendapat, jika membaca keseluruhan perdebatan, Mahfud tidak lagi membela kepentingan negara. Kata Dedi, apa yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu lebih terlihat membela kelompok kekuasaan yang di dalamnya ada Mahfud.

"Sikap yang demikian ini disayangkan, Mahfud seharusnya malu dan tepat jika undur diri dari kabinet," sesal Dedi.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya