Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani Idham Arsyad (paling kanan)/RMOLJakarta

Politik

Gerbang Tani: Negara Gagal Dalam Mendaulatkan Pangan

SABTU, 07 JANUARI 2023 | 00:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Reformasi agraria menjadi hal penting untuk menjadikan Indonesia berdaulat di bidang pangan secara nasional. Hal itu menjadi jawaban atas maraknya impor bahan makanan dari luar negeri.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani Idham Arsyad berpandangan bahwa negara telah gagal dalam mendaulatkan pangan, salah satu prinsip dasar pangan adalah diproduksi oleh dalam negeri.

"Kenyataanya produksi pangan telah banyak ditopang impor pangan itu menunjukkan bahwa poin penting dalam kedaulatan pangan sudah terabaikan karena bertumpu dari produk luar," kata Idham Arsyad dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/1).


Nantinya bila reformasi agraria terwujud, pemerintah juga harus memperhatikan kembali Undang Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dikatakan Idham, salah satu buktinya pemerintah harus menggencarkan subsidi benih hingga pupuk kepada petani dan nelayan. Selanjutnya, pemerintah perlu mempercayakan produksi dalam negeri dan mengurangi bahkan menghentikan impor pangan demi kesejahteraan petani lokal.

“Menguatkan produksi dalam negeri menjadi evaluasi program yang sebenarnya, terutama rumah tangga petani kita. Hanya dengan begitu ketahanan pangan di sektor rumah tangga bisa terjamin,” kata Idham.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya