Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tingkat Kepuasan Publik ke Pemerintah Bisa jadi Modal Menteri Buat Nyapres

JUMAT, 06 JANUARI 2023 | 18:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menyampaikan kalau kepuasan publik terhadap pemerintah Joko widodo bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang mau maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.

Menurut peneliti yang akrab disapa Puput ini, tidak masalah ketika menteri menggunakan hasil survei tersebut untuk menjadi modal utama dalam kampanye Pilpres 2024.

"Tentu tidak salah jika kemudian pemerintah, presiden, dan menteri menggunakan hasil survei itu untuk menunjukan gigi hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks kepemiluan," katanya di Jakarta, Jumat (6/1).


Menurut Puput, catatan kepuasan publik berkat hasil kinerja sangat umum digunakan oleh para politisi, tak terkecuali pejabat pemerintah seperti menteri.

"Program yang dijalankan pun, jika memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi publik, dapat menjadi ikon dari figur menteri/presiden itu dan dijanjikan sebagai program lanjutan lagi jika terpilih atau menang pemilu," ujarnya.

Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 71,3 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Alasan responden puas didominasi oleh kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (41,2 persen), disusul oleh kebijakan pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen).

Artinya kepuasaan publik terdongkrak oleh sektor ekonomi. Meski demikian, Puput menegaskan hal yang penting adalah tidak berhenti pada tataran survei. Harus ada evaluasi lebih jauh atas program tersebut.

"Termasuk misalnya sejauh mana menyelesaikan akar masalah di masyarakat, sejauh mana perencanaan dan implementasinya efektif, serta apa yang masih harus dilakukan dan dikembangkan dari program yang sudah ada,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Bahlil Dinilai Main Dua Kaki untuk Menjaga Daya Tawar Golkar

Senin, 09 Februari 2026 | 12:07

Informan FBI Ungkap Dugaan Epstein Mata-mata Mossad

Senin, 09 Februari 2026 | 12:02

Purbaya Ungkap Penyebab Kericuhan PBI BPJS Kesehatan: 11 Juta Orang Dicoret Sekaligus

Senin, 09 Februari 2026 | 11:55

Mantan Menteri Kebudayaan Prancis dan Putrinya Terseret Skandal Epstein

Senin, 09 Februari 2026 | 11:38

Mensos: PBI BPJS Kesehatan Tidak Dikurangi, Hanya Direlokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 11:32

Industri Tembakau Menunggu Kepastian Penambahan Layer Cukai

Senin, 09 Februari 2026 | 11:26

Langkah Prabowo Kembangkan Energi Terbarukan di Papua Wujud Nyata Keadilan

Senin, 09 Februari 2026 | 11:25

WNA China Tersangka Kasus Emas 774 Kg Diamankan Saat Diduga Hendak Kabur ke Perbatasan

Senin, 09 Februari 2026 | 11:16

Tudingan Kapolri Membangkang Presiden Adalah Rekayasa Opini yang Berbahaya

Senin, 09 Februari 2026 | 10:51

Februari 2026 Banjir Tanggal Merah: Cek Long Weekend Imlek & Libur Awal Puasa

Senin, 09 Februari 2026 | 10:46

Selengkapnya