Berita

Ekonom Senior Indef Faisal Basri/Net

Politik

Catatan Indef, Faisal Basri: Nilai Tambah Ekspor Indonesia Sebagian Besar Dinikmati China

JUMAT, 06 JANUARI 2023 | 00:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Catatan surplus neraca perdagangan Indonesia mendapat kritikan dari pakar ekonomi. Terutama, soal banyaknya hasil ekspor dengan nilai tambah tinggi yang justru tidak dinikmati Indonesia.

Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyampaikan, rekor surplus neraca perdagangan Indonesia bukan karena ekspor yang tumbuh lebih cepat daripada impor. Tetapi, surplus itu hanya disumbang oleh beberapa komoditas terutama batubara.

"Ekspor kita yang melonjak itu lebih disebabkan oleh segelintir komoditas. Kita lihat ekspor yang meningkat sampai 77 persen tahun ini, tahun lalu 90 persen naiknya, itu batu bara," kata Faisal dalam Catatan Awal Ekonomi 2023 Indef, Kamis (5/1).


Hanya saja, kata Faisal, peningkatan neraca ekspor batubara itu hanya dinikmati 11 orang atau grup penambang batubara saja.

Walau tidak merinci siapa saja 11 orang atau grup tersebut, Faisal menegaskan hal tersebut merupakan praktik politik. Menurutnya, grup-grup besar penambang batubara banyak menaruh keuntungan hasil ekspor di luar negeri sehingga mata uang rupiah tak kunjung menguat.

Komoditas kedua adalah crude palm oil (CPO). Dipaparkan Faisal dengan menggunakan data badan pusat statistik (BPS), ekspor CPO Indonesia tumbuh 58,5 persen tahun lalu dan naik 8,3 persen per Oktober 2022.

Ketiga, Faisal menyinggung soal komoditas ekspor yang dibangga-banggakan oleh Pemerintah Indonesia, yakni besi dan baja. Keduanya tumbuh 92,9 persen pada 2021 dan mencapai 39,5 persen per Oktober 2022.

"Tapi jangan bayangkan kita mengekspor besi dan baja. Ini yang nilai tambahnya relatif tinggi ini dinikmati oleh hampir semua perusahaan smelter China. 22 dari 23 smelter nikel ini adalah China," terangnya.

Secara total, kata Faisal lagi, tiga komoditas tersebut menyumbang 42,5 persen dari total ekspor non-migas. Bagi dia, surplus neraca perdagangan Indonesia sangat terkonsentrasi dengan tiga komoditas itu.

"Di lain sisi, industri ketiga komoditas tersebut sedikit," katanya.

Faisal tegas menyinggung cengkeraman China di perekonomian Indonesia. Ia bahkan mengkritik keras konsep hilirisasi bahan mentah ala Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Petik jual, tebang jual, keruk jual, kan nilai tambahnya kecil, tapi solusinya hilirisasi yang ngawur itu. Hilirisasi mendukung industrialisasi di China, itu yang terjadi pada nikel," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya