Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti/RMOL

Politik

Kalau Maret Koalisi Perubahan Belum Punya Cawapres, Demokrat Berpotensi Dapat Jatah Menteri

KAMIS, 05 JANUARI 2023 | 16:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju diprediksi akan dilakukan pada Maret 2023 mendatang.

Berkenaan dengan itu, apabila hingga Maret Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS) tidak segera mendeklarasikan cawapresnya karena masih alot, Partai Demokrat berpeluang diberi jatah kurai menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti kepada wartawan, Kamis (5/1).  


“Sampai Maret mereka (Koalisi Perubahan) enggak buat keputusan di mana Maret itu besar kemungkinan terjadi reshuffle dalam bayangan saya. Nah, cepat-cepetan nih antara pemerintah dengan PKS dan Nasdem. Kalau sampai Maret nggak ada kejelasan saya kira Demokrat akan menerima tawaran kursi di kabinet,” kata Ray Rangkuti.

Menurut Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah ini, jika Partai Demokrat menerima tawaran jatah kursi menteri di kabinet maka sangat berpeluang untuk memenangkan Pemilu 2024 dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar-PAN-PPP).  

“Mereka gabung di sana 2 tahun lumayan kan setelah itu gabung di KIB. Toh sama-sama hasilnya ya kan. Di sana (Koalisi Perubahan) Cawapres, di sini (KIB) Cawapres. Tapi setidaknya 2 tahun berkuasa dan masuk ke dalam koalisi yang potensi menangnya tinggi gitu loh, kan jadi untung,” demikian Ray Rangkuti.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya