Dua Hari Dilantik, Kebijakan Ekonomi Lula Langsung Dikecam karena Bikin Pasar Brasil Merosot

Kritik terhadap kebijakan ekonomi Presiden Lula da Silva muncul hanya beberapa hari sejak dirinya resmi dilantik pada Minggu lalu (1/1).

Surat kabar terkemuka O Estado de S Paulo pada Rabu (4/2), menyampaikan kecamannya terhadap pemerintahan Lula atas merosotnya pasar Brasil hanya dua hari setelah negara itu dipimpin oleh penguasa berpaham kiri.

Setelah Lula mendeklarasikan diri bahwa pemerintahannya akan berorientasi pada penghapusan kelaparan dan kemiskinan, muncul kekhawatiran bahwa kondisi fiskal Brasil akan sangat tidak teratur dan banyak dana yang harus dikeluarkan.

Keinginan Lula itu diikuti oleh Menteri Keuangan Fernando Haddad dengan rencananya untuk  memulihkan rekening publik dan memberikan paket bantuan besar-besaran pada rakyat.

Menurut laporan O Estado de S Paulo, pasar bereaksi buruk terhadap pidato Haddad terutama setelah Lula memerintahkan perpanjangan penghancuran anggaran untuk pembebasan pajak bahan bakar, padahal Haddad menentang kebijakan itu.

"Haddad mengetahui pada hari pertamanya menjabat bahwa dia akan menjadi figur dekoratif, semacam pekerja tugas untuk Presiden Lula,” ungkap laporan itu seperti dimuat Al-Jazeera.

Haddad harusnya belajar mengatakan tidak pada Lula.

Analis di Citi pada Selasa (3/1), mengatakan sebagian besar penurunan pasar ekuitas baru-baru ini terjadi saat raksasa minyak negara Petrobras sahamnya turun sekitar 9 persen di tengah kekhawatiran sikap pemerintah yang lebih intervensionis di perusahaan.

Selain itu, pasar juga diguncang oleh pernyataan menteri jaminan sosial dan tenaga kerja Lula, Carlos Lupi yang membingungkan.

Sebab ia mengklaim bahwa sistem jaminan sosial negara itu tidak defisit, meskipun angka Departemen Keuangan menunjukkan akumulasi defisit Januari-November sebesar 49 miliar dolar AS atau Rp 765 triliun.

Kondisi pasar semakin menurun setelah Lupi mengatakan pemerintah Lula perlu meninjau reformasi pensiun ramah investor yang disetujui oleh pemerintahan Bolsonaro.