Berita

Gurubesar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita/Net

Politik

Prof Romli: Perppu Ciptaker Dikaitkan Impeachment Sudah Termasuk Provokasi

RABU, 04 JANUARI 2023 | 19:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Opini pemakzulan yang muncul di tengah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja oleh pemerintah dinilai sebagai upaya makar.

Hal tersebut disampaikan Gurubesar Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita merespons pernyataan Anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie yang menduga penerbitan Perppu Ciptaker sengaja untuk menjerumuskan pemakzulan presiden.

“Pernyataan Prof Jimly untuk impeachment (pemakzulan) sudah termasuk provokasi, menghasut masyarakat untuk membenci dan melawan pemerintahan yang sah atau makar,” kata Prof Romli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/1).


Prof Romli mengaku tidak sependapat dengan pandangan bahwa penerbitan Perppu adalah bentuk melawan hukum. Sebab menurutnya, Perppu adalah produk hukum yang sah sebagaimana UUD 1945.

“Apakah bentuk hukum Perppu tidak diatur dalam UUD 45? Apakah anda (Jimly) mengetahui pemerintah sewenang-wenang (dalam) mengeluarkan Perppu 1/2022? Tolong anda sebutkan sumber informasi,” ujarnya.

Jimly Asshiddiqie sebelumnya menduga penerbitan Perppu Cipta Kerja sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk dimakzulkan.

“Bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment (pemakzulan)," kata Jimly.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya