Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman/Net
Jumlah masyarakat yang berminat menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Aceh tergolong tinggi. Namun, hal itu tak diimbangi oleh pemahaman dan pengalaman yang mumpuni soal politik di Tanah Serambi Mekkah.
"Senator itu kan mewakili Aceh empat orang, artinya pemahaman mereka terhadap sosio kultural serta ekonomi masyarakar Aceh dan perkembangan dinamika sosial politik di Aceh sudah paham," kata pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (3/1).
Tingginya minat masyarakat menjadi anggota DPD RI ini memberi sinyal positif bagi perkembangan politik di Aceh. Namun, para calon itu juga perlu mengukur kapasitasnya untuk menjadi senator Aceh di Senayan.
Di mana, kata Nasrul, beberapa calon yang sudah menyerahkan berkas ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh adalah anak-anak muda. Mereka kebanyakan belum berpengalaman dalam dunia perpolitikan.
Ada juga petahana yang mengajukan diri kembali untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024 melalui jalur DPD RI. Bahkan ada yang sudah beberapa kali menjabat wakil daerah di Jakarta.
"Tapi kontribusinya terhadap Aceh juga tidak pernah kelihatan. Ini juga kadang-kadang menjadi titik kritis kita," kata dia.
Menurut Nasrul Zaman, publik pasti senang banyak figur baru yang mewarnai kontestasi politik dari jalur independen yakni DPP RI. Tapi, rakyat Aceh juga ingin yang muncul nanti punya kapasitas dan integritas yang luar biasa.
Sehingga, lanjutnya, modal pengetahuan terhadap beberapa aspek di Aceh itulah yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk kemudian ditampung dalam kebijakan nasional.
"Kalau misalkan jadi DPD tapi kita enggak pernah mendengarkan apa buah pikirnya, apa gagasannya, dan ini kekurangan di dalam semua pencalonan di KPU," tandasnya.
