Berita

Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Nasrul Zaman/Net

Politik

Peminat Tinggi, Bacalon DPD RI dari Aceh Dinilai Masih Kurang Mumpuni

RABU, 04 JANUARI 2023 | 07:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Jumlah masyarakat yang berminat menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Aceh tergolong tinggi. Namun, hal itu tak diimbangi oleh pemahaman dan pengalaman yang mumpuni soal politik di Tanah Serambi Mekkah.

"Senator itu kan mewakili Aceh empat orang, artinya pemahaman mereka terhadap sosio kultural serta ekonomi masyarakar Aceh dan perkembangan dinamika sosial politik di Aceh sudah paham," kata pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (3/1).

Tingginya minat masyarakat menjadi anggota DPD RI ini memberi sinyal positif bagi perkembangan politik di Aceh. Namun, para calon itu juga perlu mengukur kapasitasnya untuk menjadi senator Aceh di Senayan.

Di mana, kata Nasrul, beberapa calon yang sudah menyerahkan berkas ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh adalah anak-anak muda. Mereka kebanyakan belum berpengalaman dalam dunia perpolitikan.

Ada juga petahana yang mengajukan diri kembali untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024 melalui jalur DPD RI. Bahkan ada yang sudah beberapa kali menjabat wakil daerah di Jakarta.

"Tapi kontribusinya terhadap Aceh juga tidak pernah kelihatan. Ini juga kadang-kadang menjadi titik kritis kita," kata dia.

Menurut Nasrul Zaman, publik pasti senang banyak figur baru yang mewarnai kontestasi politik dari jalur independen yakni DPP RI. Tapi, rakyat Aceh juga ingin yang muncul nanti punya kapasitas dan integritas yang luar biasa.

Sehingga, lanjutnya, modal pengetahuan terhadap beberapa aspek di Aceh itulah yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk kemudian ditampung dalam kebijakan nasional.

"Kalau misalkan jadi DPD tapi kita enggak pernah mendengarkan apa buah pikirnya, apa gagasannya, dan ini kekurangan di dalam semua pencalonan di KPU," tandasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya