Berita

Romahurmuziy yang diangkat sebagai ketua majelis pertimbangan partai PPP/Net

Politik

Mantan Napi Korupsi jadi Elite Parpol Lagi, Ujang Komarudin: Itulah Politik Indonesia

SELASA, 03 JANUARI 2023 | 13:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aktifnya kembali mantan narapidana kasus korupsi Romahurmuziy sebagai elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuai beragam reaksi publik.

Kendati hak berpolitik Romahurmuziy tidak dicabut oleh pemerintah, namun catatan kelam tersebut akan melekat selamanya di tubuh pria yang akrab disapa Romy itu dan PPP sebagai partai yang menampungnya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, dipilihnya kembali Romy menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP telah mencoreng nama baik politik di tanah air.


"Sejatinya mencoreng nama PPP, tapi itulah politik di Indonesia. Saya melihatnya politik yang tidak membudayakan nilai-nilai kewarasan,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/1).

"Di kita ini banyak juga mantan napi terpilih lagi, dapat posisi lagi, di situlah letak kenapa bangsa kita menjadi bangsa terkorup. Karena salah satunya seperti itu,” kata Ujang lagi.

Seharusnya, kata Ujang, Romy menahan diri ketika ditawari jabatan strategis tersebut di PPP. Hal ini untuk membentuk citra positif bagi dunia politik di Indonesia yang dinilai kurang bersih oleh masyarakat.

"Mestinya, tahan-tahan dulu jangan masuk ke PPP dulu. Sulit Indonesia bakal maju dan berkembang kalau elitnya menerima tokoh-tokoh atau figur yang pernah tersandung kasus korupsi, seolah-olah tidak salah dan tidak dosa setelah korupsi, kembali bahkan menjdi Ketua Dewan Pertimbangan. Itulah politik kita yang tidak menanamkan etika politik dsb,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya