Berita

Mantan narapidana kasus korupsi Romahurmuziy/Net

Politik

Mantan Napi Korupsi jadi Elite PPP Lagi, Pangi Syarwi: Kenapa Negara Tak Cabut Hak Politiknya?

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 15:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sementara kalangan menyoroti Romahurmuziy yang kembali menjadi elite partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai diangkat menjadi Ketua Mejelis Pertimbangan Partai (MPP).

Padahal, Romahurmuziy merupakan mantan narapidana korupsi kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang dibongkar KPK.

Menurut pengamat politik Pangi Syarwi, kembalinya mantan Ketum PPP itu sebagai elite partai belambang kabah tidak ada yang salah. Sebab, pria yang akrab disapa Romy itu telah menjalani hukuman pidana penjara.


“Tapi yang jelas kan ada regulasi dan hukuman pidana yang beliau jalankan,” kata Pangi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/1).

Dia justru mempertanyakan kepada publik yang menentang Romy masuk lagi ke PPP. Pasalnya, negara saat itu tetap memberikan hak politik kepada Romahurmuziy meskipun telah divonis sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

"Pertanyaanya, kenapa negara waktu itu enggak mencabut hak politiknya untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Sepanjang enggak pernah dicabut hak politiknya sah sah saja beliau aktif kembali ke gelanggang politik praktis,” ujar Pangi.

Pangi kemudian membeberkan bahwa hal serupa juga pernah terjadi di partai politik lain, seperti Demokrat yang menerima kembali Andi Malaranggeng usai menjadi narapidana kasus korupsi.

"Saya pikir tidak hanya beliau, banyak politisi lain mantan mantan koruptor kembali aktif menjadi pengurus partai, saya perhatikan hampir merata kasus ini di semua partai, terakhir Andi Malaranggeng, beliau sekarang bahkan lebih terang lagi karir politiknya di Partai Demokrat,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya