Berita

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (PPP), M. Romahurmuziy/Net

Politik

Ditunjuk Ketua MPP, Sosok Romahurmuziy Dinilai Belum Tergantikan di PPP

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 14:14 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Berlabuhnya mantan narapidana kasus korupsi, Romahurmuziy  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan mengemban jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP periode 2020-2025 bisa menguntungkan partai berlambang Kabah jelang Pemilu 2024.

Hal itu bisa terjadi, sebab Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai, sejauh ini PPP belum ada figur atau tokoh politik yang memiliki basis massa besar di daerah.

Berbeda dengan Romy, yang dinilai Arifki masih ada loyalis di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam catatan Arifki, soal etika dan moral PPP sepertinya masih merasa kehilangan figur. Atas dasar itulah Arifki berpandangan, petinggi PPP merasa Romy adalah salah satu tokoh yang dianggap memberikan keuntungan.


"Mungkin dalam artian bukan nama baik atau lain. Lebih kepada basis massa Romy untuk menggaet pemilih PPP di 2024," kata Arifki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/1).

Di sisi lain, dengan diterimanya Romy juga menjadi pukulan berat bagi PPP lantaran tidak ada kader muda yang berani maju atau menempati posisi penting di susunan partai. Artinya, dipilihnya Romy mengindikasikan kaderisasi di PPP mengalami krisis.

"Sehingga kesempatan dan ruang ini enggak diambil oleh kader-kader yang tersedia di internal sehingga masih mengambil orang-orang yang pernah bermasalah secara hukum," kata Arifki.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya