Berita

Ketua KPU OKU, Naning Wijaya/RMOLSumsel

Politik

Minta Masukan Publik Terkait Opsi Dapil, KPU OKU Terkesan Labil

SENIN, 02 JANUARI 2023 | 04:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terkesan labil dalam menetapkan jumlah Daerah Pemilihan (Dapil).

Sebab, KPU OKU membuka ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan tanggapan, masukan dan kritikan sebelum keputusan penetapan Dapil ditetapkan.

Tanggapan dan masukan dimaksud, bisa disampaikan secara tertulis maupun lisan ke KPU. Termasuk bisa disampaikan melalui website, ataupun akun media sosial KPU seperti Instagram dan Facebook.


“Intinya opsi tiga dapil yang ditawarkan boleh ditanggapi dan itu akan kami tayangkan,” ujar Ketua KPU OKU, Naning Wijaya dikutip Kantor Berita RMOLSumsel Minggu (01/01).

Hanya saja, tegas Naning, jangan menyebut satu atau dua diantara opsi yang ditawarkan itu salah atau bermasalah. Apalagi memojokkan opsi yang lain dan mengaitkannya dengan unsur primordialisme.

“OKU ini sudah multikultural. Contoh di Ulu Ogan, di sana juga ada orang Jawanya. Di Lubuk Batang juga ada suku Jawanya, seperti di SP 1, SP 2. Jadi kalau bercerita dapil 2 dan 3 cenderung membelah kesukuan, itu salah,” jelasnya.

Lagi pula, tiga opsi dapil yang ditawarkan itu sudah lolos dalam aplikasi sipol. Artinya, tiga opsi dapil itu tidak bermasalah dengan syarat dapil.

“Opsi-opsi ini sudah dipublish dan sudah disampaikan melalui aplikasi sidapil. Tidak masalah ketika mau memilih salah satu opsi tersebut," katanya.

Beberapa waktu lalu KPU telah menggelar uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU untuk Pemilu 2024 mendatang.

Dalam uji publik tersebut, KPU OKU menawarkan tiga opsi dapil, yakni; opsi pertama 4 dapil, opsi kedua dan ketiga 5 dapil.

Tiga opsi rancangan dapil ini, menurut Naning, akan diputuskan dan ditetapkan pada Februari 2023 mendatang dengan mempertimbangkan masukan-masukan masyarakat, parpol, lembaga dan perorangan.

“Sekali lagi, boleh kasih masukan. Tapi jangan bilang opsi itu salah, bermasalah atau jadi opsi terburuk. Opsi itu sudah lolos dalam aplikasi sidapil. Kalau itu salah, ya berarti kami salah,” pungkasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya