Catatan Akhir Tahun Fraksi Golkar DPR RI Soroti Celah Perlindungan PMI

Di pengujung tahun 2022 ini, Fraksi Partai Golkar DPR RI memberikan beberapa catatan menonjol terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menilai, komitmen pemerintah dalam memaksimalkan pelindungan terhadap PMI makin membaik. Contohnya, melalui skema pemberangkatan jalur prosedural (berbasis persyaratan dan kompetensi) serta respons cepat perwakilan Indonesia di luar negeri menangani kasus PMI.

“Selain itu, saat ini tengah gencar pendataan WNI di negara-negara penempatan agar negara dapat memantau dan memberikan pendampingan serta perlindungan,” kata Christina kepada wartawan, Sabtu (31/12).

Meski demikian, perlindungan PMI bukan tanpa masalah karena masih ditemukan praktik pemberangkatan PMI jalur nonprosedural dengan keterlibatan sindikat yang tidak terlepas dari peran oknum atau kartel penyelundupan manusia.

“Ini yang justru menjadi pintu masuk malapetaka kemanusiaan bagi PMI,” sesalnya.

Menurut Christina, hal itu menjadi catatan serius bahwa komitmen pelindungan PMI harus kuat tidak hanya pada level kebijakan, tetapi utamanya dalam praktik beserta pengawasan di lapangan.

“Kasus terakhir, ditemukan maraknya pemberangkatan ke Malaysia via Batam harus menjadi evaluasi serius. Presiden harus memastikan komitmen melindungi PMI diikuti dengan kerja lapangan memberantas sindikat pengiriman PMI ilegal,” tandasnya.