Berita

Jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov/Net

Dunia

Tolak Formula Damai Zelensky, Kremlin: Ukraina Harus Akui Empat Wilayah Rusia

RABU, 28 DESEMBER 2022 | 19:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sepuluh rencana perdamaian yang diajukan Presiden Ukraina Volodimir Zelensky ditolak mentah-mentah oleh Rusia karena dinilai sangat tidak menggambarkan realitas masa kini.

Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov pada Rabu (28/12) mengatakan formula perdamaian yang diajukan Zelensky seharusnya mencakup empat wilayah yang berhasil masuk menjadi bagian dari negara Rusia.

"Tidak ada rencana perdamaian untuk Ukraina yang tidak memperhitungkan realitas hari ini mengenai wilayah Rusia, dengan masuknya empat wilayah ke Rusia. Rencana yang tidak mempertimbangkan realitas ini tidak dapat damai," tegasnya seperti dimuat Reuters.


Pada September lalu, Rusia telah mendeklarasikan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia di Ukraina sebagai bagian dari wilayahnya. Itu dilakukan setelah pelaksanaan referendum dan penandatangan yang sangat dikecam oleh Ukraina dan negara-negara Barat.

Zelensky sendiri mempromosikan formula 10 poin perdamaian untuk pertama kalinya ketika diundang di KTT G20 di Bali pada bulan lalu.

Formula tersebut menginginkan agar Rusia menarik pasukannya dari wilayah Ukraina yang diakui secara internasional. Ketentuan itu mengharuskan Rusia menyerahkan keempat wilayah yang telah dianeksasi, dan Krimea yang direbut Moskow pada tahun 2014.

Jalan damai masih sangat sulit dilakukan oleh kedua negara, terlebih banyak perbedaan kepentingan yang mereka inginkan.

Kremlin telah berulang kali mengatakan terbuka untuk pembicaraan damai dengan Ukraina, tetapi tidak melihat keinginan untuk bernegosiasi dari pihak Kyiv.

Sementara Kyiv tidak akan mau bernegosiasi jika dengan ketentuan Moskow, karena itu berarti tunduk pada penjajah.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya