Pemerintah Bakal Hentikan Insentif Pasien Covid-19, Legislator PKS: Jangan Tambah Beban Rakyat!

Pemerintah mewacanakan penghentian pembiayaan perawatan pasien Covid-19. Begitu juga pembebanan biaya untuk vaksinasi Covid-19, pemangkasan insentif tenaga kesehatan dan penghapusan klaim biaya pengobatan pasien Covid-19.

Soal wacana itu, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk cermat dengan tidak mengambil kebijakan yang menambah beban rakyat. Terlebih, pada tahun 2023 Indonesia berada dalam bayang-bayang resesi.

Kurniasih mengingatkan bahwa saat ini status bencana nasional nonalam masih berlaku. Sebab itu, semua kebijakan penanganan bencana semestinya tidak dibebankan ke masyarakat.

Sementara di sisi lain, Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang berwenang menetapkan sebuah pandemi menjadi endemi belum mencabut status pandemi Covid-19.

"Jangan lagi menambah beban rakyat tahun 2023 setelah tahun ini rakyat dibebani dengan kenaikan harga BBM subsidi dan tekanan ekonomi yang baru menuju kebangkitan," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (28/12).

Di sisi lain, kata Kurniasih, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya memutuskan batas berlakunya dasar perundangan tentang status bencana nonalam Pandemi Covid-19 adalah hingga akhir 2022.

Sehingga, sambungnya, pemerintah perlu menjelaskan status bencana nasional nonalam terkait pandemi terlebih dahulu sebelum kemudian membebankan biaya perawatan Covid-19 ke masyarakat.

"Jadi pemerintah perlu menetapkan dulu apakah status bencana nonalam pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai atau tidak? Jika masih berlaku status bencana namun menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menanggung biaya perawatan termasuk vaksin tentu tidak bijak,” terangnya.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, selama status bencana nasional masih ditetapkan maka pemerintah perlu menanggung semua biaya perawatan termasuk dalam vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan biaya obat-obatan Covid-19.

"Sesuai amanat UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana maka pemerintah masih harus bertanggungjawab terhadap proses penanggulangan bencana nasional nonalam ini, tidak melepas tanggung jawab atas nama efisiensi,” pungkasnya.