Jika Menterinya Direshuffle, Nasdem Pasti jadi Partai Oposisi

Wacana kocok ulang kabinet alias reshuffle kembali mengemuka menjelang pergantian tahun 2022 ke 2023. Salah satu partai yang diisukan bakal didepak dari kabinet Presiden Jokowi ialah Partai Nasdem.

Direktur eksekutif dari Indonesia Political Institute Karyono Wibowo menuturkan, jika Nasdem terdepak maka tidak menutup kemungkinan Surya Paloh sebagai Ketua Umum bakal memberikan perlawanan dengan memposisikan Nasdem sebagai oposisi bersama dua partai lain yaitu Demokrat dan PKS.

“Tentu saja, Nasdem akan berubah menjadi partai oposisi terhadap pemerintah,” kata Karyono saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).

Menurutnya, dengan menjadi oposisi pemerintah, Nasdem akan mengalami sejumlah cobaan, terutama akan semakin terlihat ketika telah menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai capres mendatang. Nasdem mengalami turbulensi politik.

"Jika itu terjadi, perlu dikaji apakah akan menaikkan elektabilitas Nasdem? Tapi faktanya, pasca deklarasi Anies justru di internal Nasdem terjadi turbulensi meskipun Surya Paloh berusaha untuk mengendalikan perbedaan pandangan politik yang terjadi di internal,” katanya.

Dia menambahkan posisi Nasdem serba salah paska mengumumkan Anies Baswedan menjadi calon presiden pilihannya.

"Posisi Nasdem bagai buah simalakama. Pasca deklarasi Anies sebagai capres, justru berdampak buruk. Sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas Nasdem menurun, tidak berbanding lurus dengan kenaikan elektabilitas Anies,” ucapnya.

"Kondisi tersebut membuat posisi Nasdem berada dalam posisi dilematis. Salah faktor penyebabnya karena ada korelasi antara preferensi pemilih Nasdem dengan figur calon presiden,” imbuhnya,

Karyono menuturkan Presiden Joko Widodo akan mengambil calon menterinya dari luar partai politik koalisi pemerintah jika terjadi reshuffle.

"Menurut saya, ada kemungkinan presiden berusaha memasukkan partai di luar pemerintahan untuk membangun keseimbangan kekuatan (balance of power). Kesimbangan kekuatan diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan untuk mencapai tujuan politik ke depan,” tutupnya.