Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Bagus Reshuffle Jilid 3 Jelang 2024, Jika Tidak Mau Pemerintahannya Tersandera

SENIN, 26 DESEMBER 2022 | 22:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu reshuffle jilid 3 yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Joko Widodo mendapat dukungan dari analis politik Universitas Indonesia (UI), Ali Rif'an.

Mahasiswa doktoral ilmu politik UI itu menilai, tahun politik 2024 sudah mulai terasa kemeriahannya mulai tahun 2023.

Salah satu yang patut dipertimbangkan Jokowi untuk menghadapi momentum tersebut, menurut Ali, adalah kabar sejumlah menterinya akan ikut menjadi kontestan Pilpres 2024.


"Di tahun politik ini, dalam catatan saya, juga ada beberapa menteri yang digadang-gadang punya keinginan untuk maju menjadi capres maupun cawapres," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/12).

Ia menilai, sudah seharusnya Jokowi mengambil langkah tegas kepada para pembantu Presiden RI untuk menanggalkan jabatannya jika ingin mencalonkan diri sebagai peserta Pilpres 2024.

"Kalau memang mereka punya minat tinggi untuk menjadi capres atau cawapres, Jokowi harus mempersilakan mereka untuk segera meninggalkan posisi mereka sebagai pembantu presiden, agar fokus melakukan kerja-kerja politik," tuturnya.

Namun, jika ketegasan tidak dilakukan Jokowi, maka citra terhadap pemerintahan Jokowi yang pada periode kedua ini didampingi oleh Maruf Amin sebagia Wakil Presiden RI, akan kurang positif.

"Kalau tidak, ini kinerja pemerintah akan tersandera, karena mereka (para menteri yang ingin maju di Pilpres) akan bekerja secara teknokratik sekaligus secara politik, membangun citra-citra politik. Dan ini tidak sehat bagi kabinet Jokowi," katanya.

Oleh karena melihat dampak yang akan terjadi tersebut, Ali yang juga menjabat sebagai Direktur Arus Survei Indonesia itu memandang rencana reshuffle Jokowi sudah tepat jika diaktualisasikan.

"Jadi berhembusnya wacana reshuffle, bagi saya itu selalu relevan dalam situasi apapun, termasuk situasi hari ini," demikian Ali menambahkan. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya