China diyakini telah mereklamasi beberapa lahan kosong di Laut China Selatan selama beberapa tahun terakhir, khususnya ketika sebagian besar dunia sibuk menangani pandemi Covid-19.
Sebuah laporan dari Bloomberg menyebut kapal-kapal milisi China aktif terlibat dalam perebutan wilayah baru di Laut China Selatan. Perampasan tanah kali ini terjadi di wilayah yang sebelumnya tidak ditempati oleh China.
China saat ini telah membangun formasi daratan di Eldad Reef di Spratly utara dan di Lankiam Cay, yang dikenal sebagai Pulau Panata di Filipina.
Formasi dibangun selama setahun terakhir ketika China menghadapi protes, gelombang Covid, dan Xi Jinping juga membuka jalan untuk masa jabatan ketiganya.
Dalam laporannya,
Bloomberg membandingkan gambar Eldad Reef yang diambil pada tahun 2014 dengan foto yang diambil pada minggu pertama bulan November.
Hasilnya ditemukan lubang besar, tumpukan puing, dan jalur ekskavator di sebuah lokasi yang hanya akan terlihat sebagian saat air pasang. Ekskavator hidrolik amfibi digunakan dalam proyek reklamasi lahan.
Foto-foto Eldad Reef yang diambil pada tahun 2014 oleh militer Filipina hanya memperlihatkan sebuah kapal maritim Tiongkok yang sedang membongkar muatan ekskavator hidrolik amfibi.
Spratly terletak di area yang sangat penting untuk perdagangan global dan regional karena dekat dengan jalur pelayaran dan dapat menjadi sangat penting jika terjadi perang.
China telah membangun beberapa instalasi di beberapa bagian pulau Spratly dan juga melakukan militerisasi dengan pelabuhan, landasan pacu, dan infrastruktur lainnya.
Namun kali ini, ada instalasi di Eldad Reef dan juga di Lankiam Cay, Whitsun Reef, dan Sandy Cay. Bagian Whitsun Reef dan Sandy Cay yang sebelumnya terendam sekarang berada secara permanen di atas garis air pasang.
Masih belum jelas apakah China akan memiliterisasi pulau-pulau ini, tetapi perkembangan ini mengkhawatirkan Filipina.
“Kami sangat prihatin karena kegiatan seperti itu bertentangan dengan Deklarasi Perilaku di Laut China Selatan yang berusaha menahan diri dan Penghargaan Arbitrase 2016,†kata Kementerian Luar Negeri Filipina, mengutip laporan yang diterbitkan oleh Bloomberg.
China telah menegaskan haknya atas 80 persen Laut China Selatan berdasarkan peta tahun 1947 yang menunjukkan tanda-tanda samar yang oleh negara tersebut disebut sebagai "sembilan garis putus-putus".
Filipina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei mengklaim Laut China Selatan dan telah menyatakan kemarahan mereka terhadap Beijing.
