Keputusan Pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan bantuan senjata ke Taiwan ditanggapi dengan digelarnya latihan militer oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) di dekat pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu pada Minggu (25/12) waktu setempat.
Juru Bicara Komando Teater Timur Kolonel Shi Yi mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat, bahwa latihan itu sebagai tanggapan tegas terhadap kolusi dan provokasi yang meningkat oleh Amerika Serikat dan Taiwan.
"Militer mengorganisir latihan bersama untuk kesiapan tempur dan serangan senjata di wilayah udara dan perairan di sekitar Taiwan,†kata Shi, tanpa menyebutkan lokasi pasti atau skala latihan tersebut, seperti dikutip dari Xinhua.
"PLA akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial China," katanya.
Pejabat China tidak mengungkapkan adanya dugaan "provokasi" AS, tetapi latihan tersebut berlangsung hanya dua hari setelah Presiden Joe Biden menandatangani Undang Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS tahun 2023 menjadi Undang-undang.
Anggaran militer Amerika untuk tahun fiskal 2023 mengotorisasi 10 miliar dolar AS untuk bantuan keamanan dan pengadaan senjata jalur cepat untuk Taiwan.
Kementerian Pertahanan China pada Sabtu mengecam RUU itu sebagai langkah lain yang "
sangat membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan meningkatkan risiko konflik militer langsung antara Washington dan Beijing.
Taiwan sejauh ini belum mengomentari perkembangan tersebut.
Memerintah sendiri sejak 1949, Taiwan tidak pernah secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Beijing. Sementara itu China memandangnya sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayahnya.
Sementara secara resmi mengikuti kebijakan Satu China dan mengakui kedaulatan Beijing atas pulau itu, Washington secara aktif mendukung Taipei.
Presiden Joe Biden pada Jumat (23/12) menandatangani Undang Undang Otorisasi Pertahanan Nasional menjadi Undang-undang, RUU pembelanjaan pertahanan besar-besaran dengan ketentuan yang akan memberi anggota layanan kenaikan gaji, dukungan dana untuk Ukraina dan Taiwan, dan membatalkan mandat vaksin Covid-19 militer AS.
