Berita

Pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club/Repro

Politik

Rocky Gerung Bilang, di Dalam Kepala Jokowi Politik Identitas Identik dengan Islam

MINGGU, 25 DESEMBER 2022 | 21:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo dianggap tidak memahami arti dari kata politik identitas, lantaran lingkungannya yang breafing dengan cara yang buruk.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Rocky Gerung: Di Kepala Jokowi Politik Identitas Identik Dengan Islam" yang diunggah pada Minggu (25/12).

Dalam video ini, Rocky menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang menilai bahwa politik identitas berbahaya karena akan ada orang yang memanfaatkannya.


"Ini sudah insinuasi, siapa yang akan memanfaatkan? Tentara? Aidit? Siapa? Jadi, istilah itu saja, sudah menimbulkan kecemasan, siapa? China? Amerika?" ujar Rocky seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (25/12).

Pernyataan Jokowi itu kata Rocky, dianggap pernyataan seorang politisi, bukan sebagai negarawan meskipun berbicara dalam forum negara.

"Karena dia menakutkan sesuatu yang dia juga gak tahu itu apa itu, akan diporakporandakan, akan ada yang menyusup segala macam, siapa?" kata Rocky.

Selanjutnya, Rocky mengulas soal kata identitas seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kata identitas menurut Rocky, dalam bahas Yunani artinya adalah orang yang sudah mati. Karena kata Rocky, cuma orang mati yang bisa diidentifikasi.

"Pak Jokowi dengar doang politik identitas, di dalam kepalanya Islam, selesai. Karena nggak paham itu. Yang salah bukan Pak Jokowi, lingkungannya yang breaf dengan cara yang buruk. Itu akibatnya kalau bergaul dengan orang dungu," pungkas Rocky.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya