Seminar internasional yang diadakan oleh Center for Social Inclusion and Federalism pada Jumat (23/12)/Net
Sebuah seminar internasional yang diselenggarakan oleh Center for Social Inclusion and Federalism pada Jumat (23/12), mendiskusikan secara khusus langkah Nepal dalam menghadapi tawaran Belt and Road Initiative (BRI) China.
Dalam pidatonya, mantan Menteri Luar Negeri, Pradeep Kumar Gyawali mengatakan Nepal harus memprioritaskan kepentingannya saat melaksanakan proyek-proyek di bawah BRI.
Menurutnya, kesepakatan Nepal dengan BRI China, harus melewati negosiasi yang cukup dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas (FTA) tidak dapat diputuskan dengan cepat.
"Kita bisa melakukan itu hanya setelah negosiasi yang cukup,†ungkapnya seperti dimuat
The Print.
Sejalan dengan mantan Menlu, juru bicara Kongres Nepal yang berkuasa, Prakash Sharan Mahat juga mengatakan kepentingan negara menjadi prioritas utama yang harus diutamakan.
"Kami mencoba yang terbaik untuk melayani kepentingan nasional kami saat menandatangani MoU di BRI,†tegasnya.
Mahat mengatakan Nepal telah setuju untuk menandatangani perjanjian MoU BRI, tetapi masih keberatan tentang masalah perdagangan bebas.
Menurutnya, Nepal hanya dapat menerima hibah di bawah BRI dan mengesampingkan kemungkinan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China dalam waktu dekat.
"Sampai sekarang, tidak ada kemungkinan untuk menandatangani FTA dengan China. Kami perlu melakukan studi lebih lanjut tentang masalah ini,†kata Mahat.
Seorang profesor studi China di Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi, Srikanth Kondapalli mengatakan bahwa Nepal harus belajar dari Sri Lanka.
Terlebih China saat ini semakin banyak membuat terobosan di Asia Selatan melalui proyek-proyek di bawah BRI.
