Tidak Hanya Pelayanan, Pemerintah Juga Perlu Perhatikan Petugas Lapangan Mudik Nataru

Kementerian Perhubungan dan para pihak terkait perlu memastikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan mudik Natal dan Tahun Baru. Termasuk juga, memberikan perhatian khusus kepada petugas lapangan.

Ketua Umum Federasi Transportasi, Pendidikan dan Informal Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (Federasi TPI Sarbumusi NU) Fika Taufiqurrohman menyatakan, setidaknya, ada 5 hal yang perlu menjadi perhatian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT KAI, PT Angkasa Pura, Operator Pelabuhan, Jasa Raharja dan para pihak terkait lainnya.

"Pertama, memberikan perhatian khusus kepada petugas lapangan atau pekerja bandara, stasiun dan pelabuhan dengan memberikan tambahan insentif," ujar Fika dalam keterangannya, Sabtu (24/12).

"Khususnya karyawan PT Angkasa Pura karena Menteri Perhubungan Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi meminta jam operasional bandara dan pesawat ditambah,” imbuhnya.

Aspek kedua, kata Fika, Kementerian Perhubungan perlu melakukan ramp check, pengecekan standar pelayanan minimum semua moda transportasi demi keselamatan penumpang.

“Kedua, melakukan ramp check, pengecekan standar pelayanan minimum semua moda transportasi yang digunakan sebagai upaya memberikan rasa aman dan keselamatan sepanjang arus mudik Nataru,” katanya.

Pemerintah, PT Jasa Marga dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) juga diminta bertanggung jawab atas kelancaran arus mudik Nataru yang menggunakan jalur tol.

Pemerintah dan operator pelabuhan juga perlu mengawasi arus mudik di pelabuhan. Kapal dapat berlayar dengan tetap memperhatikan cuaca, kelayakan, dan pelayanan prima.

Selain itu, kata Fika lagi, pihak Jasa Raharja diharapkan dapat melakukan respon cepat pencairan atas klaim kecelakaan selama Nataru.

“Keempat, Pemerintah dan Operator Pelabuhan harus mengawasi arus mudik kapal dengan memperhatikan cuaca, ada tidaknya gelombang besar, kondisi kelayakan kapal dan mengutamakan pelayanan prima," terangnya.

"Kelima, pihak Jasa Raharja harus stand by dan melakukan respon cepat atas klaim asuransi kecelakaan tanpa mempersulit korban kecelakaan,” demikian Fika.