Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Tunda Pemilu Kencang Lagi, RG: Murni Masalah Rezim, Jokowi Tak Punya Kader yang Bisa Jaga Dia

SABTU, 24 DESEMBER 2022 | 19:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jelang 400an hari menuju pencoblosan Pemilu Serentak 2024, isu penundaan Pemilu Serentak 2024 kembali mengemuka, bahkan disampaikan oleh pemangku kebijakan. Hal ini mengundang tanya terkait sebabnya.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, menunda pemilu mesti memiliki alasan yang kuat. Sementara, pihak-pihak yang menyampaikan wacana ini tidak terlihat bisa menunjukan hal itu terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini menyebutkan beberapa indikator yang bisa dijadikan alasan namun tak lagi terjadi.


"Bagi kita, pengamat, tahu bahwa apa sebabnya, (misal) ekonomi. Apakah ekonomi buruk? Bukan kah presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia jauh di atas negara-negara lain di Asia? Jadi apa masalahnya?" tanya Rocky.

"Apakah karena masih ada (perang) Ukraina (dengan Rusia), ketegangan itu padahal masuk musim dingin mereda tuh. Jadi apa intinya? Apa (karena) masih ada Covid? Jokowi sendiri bilang kita berhasil tangani Covid, bahkan dibilang PBB mengacungi jempol ke kita," sambungnya.

Dari situ, Rocky menilai bahwa penundaan pemilu tidak memiliki satu pun alasan, karena tidak ada kondisi kedaruratan.

Melainkan, Rocky melihat satu alasan di luar kedaruratan yang membuat isu penundaa pemilu terus diagungkan oleh pemangku kebijakan, di mana akhir-akhir ini disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matallitti.

"Satu-satunya alasan adalah persaingan politik hari ini itu tidak mungkin dimenangkan oleh calon yang diajukan oleh presiden, terutama Ganjar tuh," tuturnya.

Belakangan, lanjut Rocky menjelaskan, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah istilah yang terkesan mendukung Ganjar Pranowo yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan.

Bahkan, ia juga mencatat ada lembaga survei yang mencatat hasil penelitian kulitatifnya, di mana menunjukan elektabilitas Ganjar justru tercatat tinggi.

"Saya baca ada survei yang mengatakan Ganjar sudah 42 persen. Itu artinya to good to be true, dan kita bisa tahu kenapa dia bisa 42 persen. Karena diminta untuk dinyatakan 42 persen. Dan sangat mungkin juga terbalik tuh, Ganjar 24 (persen) Anies (Baswedan) yang 42 (persen)," sambungnya.

Maka dari itu, Rocky cenderung melihat isu penundaan pemilu yang kembali digulirkan adalah untuk menjegal calon presiden (capres) 2024 yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan.

"Satu-satunya alasan adalah persaingan poltik hari ini itu tidak mungkin dimenangkan oleh calon yang diajukan oleh presiden, terutama Ganjar tuh," tuturnya.

"Jadi, yang jadi masalah adalah Pak Jokowi enggak punya kader untuk menjaga dia nanti itu. Itu masalahnya, sehingga mesti ditunda. Jadi masalah pertama adalah masalah kepentingan rezim itu sendiri," demikian Rocky menambahkan. 

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya