Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Tunda Pemilu Kencang Lagi, RG: Murni Masalah Rezim, Jokowi Tak Punya Kader yang Bisa Jaga Dia

SABTU, 24 DESEMBER 2022 | 19:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jelang 400an hari menuju pencoblosan Pemilu Serentak 2024, isu penundaan Pemilu Serentak 2024 kembali mengemuka, bahkan disampaikan oleh pemangku kebijakan. Hal ini mengundang tanya terkait sebabnya.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, menunda pemilu mesti memiliki alasan yang kuat. Sementara, pihak-pihak yang menyampaikan wacana ini tidak terlihat bisa menunjukan hal itu terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini menyebutkan beberapa indikator yang bisa dijadikan alasan namun tak lagi terjadi.


"Bagi kita, pengamat, tahu bahwa apa sebabnya, (misal) ekonomi. Apakah ekonomi buruk? Bukan kah presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia jauh di atas negara-negara lain di Asia? Jadi apa masalahnya?" tanya Rocky.

"Apakah karena masih ada (perang) Ukraina (dengan Rusia), ketegangan itu padahal masuk musim dingin mereda tuh. Jadi apa intinya? Apa (karena) masih ada Covid? Jokowi sendiri bilang kita berhasil tangani Covid, bahkan dibilang PBB mengacungi jempol ke kita," sambungnya.

Dari situ, Rocky menilai bahwa penundaan pemilu tidak memiliki satu pun alasan, karena tidak ada kondisi kedaruratan.

Melainkan, Rocky melihat satu alasan di luar kedaruratan yang membuat isu penundaa pemilu terus diagungkan oleh pemangku kebijakan, di mana akhir-akhir ini disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matallitti.

"Satu-satunya alasan adalah persaingan politik hari ini itu tidak mungkin dimenangkan oleh calon yang diajukan oleh presiden, terutama Ganjar tuh," tuturnya.

Belakangan, lanjut Rocky menjelaskan, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah istilah yang terkesan mendukung Ganjar Pranowo yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan.

Bahkan, ia juga mencatat ada lembaga survei yang mencatat hasil penelitian kulitatifnya, di mana menunjukan elektabilitas Ganjar justru tercatat tinggi.

"Saya baca ada survei yang mengatakan Ganjar sudah 42 persen. Itu artinya to good to be true, dan kita bisa tahu kenapa dia bisa 42 persen. Karena diminta untuk dinyatakan 42 persen. Dan sangat mungkin juga terbalik tuh, Ganjar 24 (persen) Anies (Baswedan) yang 42 (persen)," sambungnya.

Maka dari itu, Rocky cenderung melihat isu penundaan pemilu yang kembali digulirkan adalah untuk menjegal calon presiden (capres) 2024 yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan.

"Satu-satunya alasan adalah persaingan poltik hari ini itu tidak mungkin dimenangkan oleh calon yang diajukan oleh presiden, terutama Ganjar tuh," tuturnya.

"Jadi, yang jadi masalah adalah Pak Jokowi enggak punya kader untuk menjaga dia nanti itu. Itu masalahnya, sehingga mesti ditunda. Jadi masalah pertama adalah masalah kepentingan rezim itu sendiri," demikian Rocky menambahkan. 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya