Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Tunda Pemilu Kencang Lagi, RG: Murni Masalah Rezim, Jokowi Tak Punya Kader yang Bisa Jaga Dia

SABTU, 24 DESEMBER 2022 | 19:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jelang 400an hari menuju pencoblosan Pemilu Serentak 2024, isu penundaan Pemilu Serentak 2024 kembali mengemuka, bahkan disampaikan oleh pemangku kebijakan. Hal ini mengundang tanya terkait sebabnya.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, menunda pemilu mesti memiliki alasan yang kuat. Sementara, pihak-pihak yang menyampaikan wacana ini tidak terlihat bisa menunjukan hal itu terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini menyebutkan beberapa indikator yang bisa dijadikan alasan namun tak lagi terjadi.


"Bagi kita, pengamat, tahu bahwa apa sebabnya, (misal) ekonomi. Apakah ekonomi buruk? Bukan kah presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia jauh di atas negara-negara lain di Asia? Jadi apa masalahnya?" tanya Rocky.

"Apakah karena masih ada (perang) Ukraina (dengan Rusia), ketegangan itu padahal masuk musim dingin mereda tuh. Jadi apa intinya? Apa (karena) masih ada Covid? Jokowi sendiri bilang kita berhasil tangani Covid, bahkan dibilang PBB mengacungi jempol ke kita," sambungnya.

Dari situ, Rocky menilai bahwa penundaan pemilu tidak memiliki satu pun alasan, karena tidak ada kondisi kedaruratan.

Melainkan, Rocky melihat satu alasan di luar kedaruratan yang membuat isu penundaa pemilu terus diagungkan oleh pemangku kebijakan, di mana akhir-akhir ini disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matallitti.

"Satu-satunya alasan adalah persaingan politik hari ini itu tidak mungkin dimenangkan oleh calon yang diajukan oleh presiden, terutama Ganjar tuh," tuturnya.

Belakangan, lanjut Rocky menjelaskan, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah istilah yang terkesan mendukung Ganjar Pranowo yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan.

Bahkan, ia juga mencatat ada lembaga survei yang mencatat hasil penelitian kulitatifnya, di mana menunjukan elektabilitas Ganjar justru tercatat tinggi.

"Saya baca ada survei yang mengatakan Ganjar sudah 42 persen. Itu artinya to good to be true, dan kita bisa tahu kenapa dia bisa 42 persen. Karena diminta untuk dinyatakan 42 persen. Dan sangat mungkin juga terbalik tuh, Ganjar 24 (persen) Anies (Baswedan) yang 42 (persen)," sambungnya.

Maka dari itu, Rocky cenderung melihat isu penundaan pemilu yang kembali digulirkan adalah untuk menjegal calon presiden (capres) 2024 yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan.

"Satu-satunya alasan adalah persaingan poltik hari ini itu tidak mungkin dimenangkan oleh calon yang diajukan oleh presiden, terutama Ganjar tuh," tuturnya.

"Jadi, yang jadi masalah adalah Pak Jokowi enggak punya kader untuk menjaga dia nanti itu. Itu masalahnya, sehingga mesti ditunda. Jadi masalah pertama adalah masalah kepentingan rezim itu sendiri," demikian Rocky menambahkan. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya