Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Survei Jokowi-Maruf di Atas 70 Persen Bagian Brain Washing, Oligarki Ikut Main?

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 19:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil survei yang mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di atas 70 persen patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Sebab, ini tidak berpengaruh siginifikan pada elektabilitas partai politik (parpol) yang berkuasa, yakni PDI Perjuangan yang terus tercatat di kisaran 20 persenan.

Hal tersebut merupakan analisis Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).


"Kalau PDIP juga elektabiltas stagnan ini menjadi pertanyaan terbesar," ujar Jerry.

Salah satu indikator yang menurut Jerry cukup nyata untuk menunjukan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf mencapai 70 persen dalam survei terbaru Poltracking tidak masuk akal, adalah sejumlah kebijakan yang tak mendapat dukungan dari masyarakat.

"Kalau saya survei Jokowi saat ini dengan kenaikan BBM dan gas elpiji rencana tahun depan akan naik, dan kita barusan impor 200-400 ribu ton beras dan RUU KHUP yang kontroversial, maka surveinya paling mentok di 50 persen atau di bawah itu," urainya.

Dari segi ekonomi, dilihat doktor komunikasi politik America Global University ini, juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara hasil survei Poltracking dengan kenyataan yang ada.

"Dari segi inflasi, kini masih di kisaran 5,42 persen dari sebelumnya 5,71 persen," katanya.

Maka dari itu, Jerry menyimpulkan bahwa survei Poltracking yang mencatat kepuasaan pemerintahan Jokowi-Maruf tinggi merupakan settingan untuk tujuan politik.

"Kenapa di survei terus di atas 70 persen? Ini bagian brain washing publik. Mind set mereka berpikir Jokowi layak diperpanjang masa jabatannya," tuturnya.

"Saya menduga ini survei settingan dan pesanan. Perlu di audit pendana survei seperti ini, apakah oligarki yang bermain?" demikian Jerry menambahkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya