Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Survei Jokowi-Maruf di Atas 70 Persen Bagian Brain Washing, Oligarki Ikut Main?

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 19:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil survei yang mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di atas 70 persen patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Sebab, ini tidak berpengaruh siginifikan pada elektabilitas partai politik (parpol) yang berkuasa, yakni PDI Perjuangan yang terus tercatat di kisaran 20 persenan.

Hal tersebut merupakan analisis Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).

"Kalau PDIP juga elektabiltas stagnan ini menjadi pertanyaan terbesar," ujar Jerry.

Salah satu indikator yang menurut Jerry cukup nyata untuk menunjukan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf mencapai 70 persen dalam survei terbaru Poltracking tidak masuk akal, adalah sejumlah kebijakan yang tak mendapat dukungan dari masyarakat.

"Kalau saya survei Jokowi saat ini dengan kenaikan BBM dan gas elpiji rencana tahun depan akan naik, dan kita barusan impor 200-400 ribu ton beras dan RUU KHUP yang kontroversial, maka surveinya paling mentok di 50 persen atau di bawah itu," urainya.

Dari segi ekonomi, dilihat doktor komunikasi politik America Global University ini, juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara hasil survei Poltracking dengan kenyataan yang ada.

"Dari segi inflasi, kini masih di kisaran 5,42 persen dari sebelumnya 5,71 persen," katanya.

Maka dari itu, Jerry menyimpulkan bahwa survei Poltracking yang mencatat kepuasaan pemerintahan Jokowi-Maruf tinggi merupakan settingan untuk tujuan politik.

"Kenapa di survei terus di atas 70 persen? Ini bagian brain washing publik. Mind set mereka berpikir Jokowi layak diperpanjang masa jabatannya," tuturnya.

"Saya menduga ini survei settingan dan pesanan. Perlu di audit pendana survei seperti ini, apakah oligarki yang bermain?" demikian Jerry menambahkan.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

Andil Besar BPS dalam Pengoplosan LPG

Sabtu, 15 Februari 2025 | 10:11

UPDATE

KPK Sita Bangunan dan Uang Belasan Miliar di Kasus Korupsi BPR Bank Jepara Artha

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:24

KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:21

Gegara eFishery, SoftBank dan Temasek Rugi Besar, 90 Persen Modal Investor Terancam Hilang

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:14

Hormati Proses Hukum Kejagung, Pertamina Pastikan Layanan Publik Tak Terganggu

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:07

MK Anulir Sejumlah Cakada, Komisi II DPR Minta DKPP Periksa KPU-Bawaslu

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:06

Dirut Pertamina Raih Penghargaan Green Leadership Utama

Selasa, 25 Februari 2025 | 13:00

Presiden Prabowo Bakal Hadiri Kongres Partai Demokrat

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:50

MK Putuskan PSU Pilkada di 24 Daerah, Berikut Daftarnya

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:46

Jelang Ramadan Harga Bapok Merangkak Naik, Cabai Rawit Meroket Rp81.700 per Kilogram

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:39

Survei Median: Sebagian Besar Publik Yakin Penahanan Hasto Tindakan Hukum Murni

Selasa, 25 Februari 2025 | 12:37

Selengkapnya