Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi/Net

Politik

Adhie Massardi Sesalkan Pernyataan LBP dan MMD Soal KPK, Tapi Minta Publik Maafkan Mereka

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 06:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menko Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap kegiatan Tangkap Tangan KPK yang dianggap bikin citra negara jadi jelek disesalkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi. Pun menyesalkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang terlanjur dianggap publik “mengamini” pernyataan LBP.

“Apapun konteksnya, kritik vulgar LBP terhadap Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dibenarkan. Bahkan lebih dari itu, bisa mengarah ke obstruction of justice terhadap proses hukum tersangka yang baru saja kena Tangkap Tangan KPK,” kata Adhie Massardi, Jumat (23/12).

Sebab, menurut Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, LBP melontarkan kegeramannya itu hanya selang beberapa hari setelah KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak melalui giat Tangkap Tangan.


“Kita tahu ST Simanjuntak petinggi Partai Golkar Jatim, sedangkan LBP orang paling dipercaya Presiden Widodo, di DPP Partai Golkar duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat. Padahal kita tahu menurut undang-undang baru (UU No 19/2019 Pasal 3) KPK itu ditempatkan di bawah eksekutif (presiden) dan para pegawainya masuk dalam rumpun ASN,” tutur Adhie.

“Maka ditambah dengan pernyataan Mahfud MD, petinggi Istana setingkat Menko (Polhukam) yang viral di medsos dan dianggap publik mengamini pernyataan LBP, membuat masyakat kian cemas terhadap masa depan KPK,” tambahnya.

Meski ada tekanan dari dua orang kuat Istana, Adhie yakin KPK akan tetap melakukan Tangkap Tangan pada hari-hari ke depan.

“Saya percaya Pak Firli, Ketua KPK bisa tegar menghadapi tekanan ini. Tapi sejauh mana beliau sanggup meyakinkan armadanya untuk terus berlayar menerjang badai korupsi di negeri ini, kita lihat saja nanti,” ujar Adhie.

Sebagai sesama anak buah Gus Dur di Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001), Adhie menilai dua sosok tersebut saat itu terlalu sibuk mengurus kementerian mereka. Jarang bertemu Presiden Gus Dur. Sehingga mereka kurang mendapat pengarahan dari Gus Dur soal demokrasi, antikorupsi, dan probel mayoritas masyarakat.

“Sedangkan saya jubir presiden, setiap saat dekat dengan Gus Dur. Jadi saya lebih intens dapat pengarahan soal demokrasi, anti-korupsi dan problem mayoritas rakyat. Sedangkan Rizal Ramli sebelum jadi ABG (anak buah Gus Dur) habitatnya memang di alam demokrasi,” terangnya.

“Jadi menurut saya, dalam perkara demokrasi dan korupsi, artikulasi mereka kurang pas dengan suasana kebatinan masyarakat. Publik sebaiknya memaafkan mereka. Percayalah, apa yang diucapkan LBP dan Mahfud MD tidak seburuk yang diduga banyak orang,” lanjut Adhie.

Sementara itu, soal pernyataan Mahfud MD di media sosial, Adhie punya jawaban tersendiri. Saat itu Mahfud MD mengatakan,"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya”.

Menurut Adhie, mungkin benar digitalisasi bisa menutup celah korupsi. Tapi jangan salah, pejabat Indonesia bisa menembus gorong-gorong untuk nyolong.

Inti persoalannya, tegasnya, ada di mekanisme rekrutmen dan langkanya keteladanan dari pimpinan tertinggi.

"Bangsa ini memang nyaris tidak memiliki etika kekuasaan. Lihat kasus Sambo. Jangankan hanya digitalisasi, semua barang bukti bisa lenyap dan untuk memuluskan tindak pidana hampir seratus orang dari berbagai lapisan bisa dikerjasamakan. Ini kan gila!” tegas Adhie.

“Saya curiga justru dengan digitalisasi sistem itu membuat korupsi jadi kian senyap, kian sulit dideteksi. Apalagi di-OTT,” demikian Adhie Massardi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya