Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Charta Politika: 61,8 Persen Responden Ingin Jokowi Rombak Kabinetnya

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 20:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam hasil survei Charta Politika mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo di kementerian. Namun demikian, sebanyak 61,8 persen menyatakan setuju untuk dilakukan perombakan kabinet.

Catatan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam penyampaian hasil survei Charta Politika bertemakan Catatan Akhir Tahun: Persepsi Publik dan Proyeksi Politik Menuju 2024, secara daring, Kamis (22/12).

Yunarto mengurai, sebanyak 60,5 persen responden puas terhadap kinerja menteri. Hanya 32,7 persen tidak puas.


"Walaupun responden kita kebanyakan mengatakan lebih banyak puas, tetapi mereka lebih banyak setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana adanya reshuffle, setuju atau tidak,” kata Yunarto.

Ia menyampaikan sebanyak 61,8 persen yang menyatakan setuju Presiden Joko WIdodo untuk mereshuffle kabinetnya. Kata Yunarto, untuk meninggalkan legacy, yang paling penting dan jadi pekerjaan rumah bagi Jokowi adalah memastikan bukan hanya dirinya tetap dicintai masyarakat tetapi kinerja dari menteri-menteri secara sektoral.

"Itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap beliau,” tegasnya.

Dia menambahkan jelang tahun pemilu dalam waktu dekat ini, ada beberapa menteri Jokowi yang diproyeksikan akan maju menjadi kandidat calon presiden dan wakil presiden, sehingga Jokowi diminta untuk memantau kinerja menterinya saat ini agar tidak sibuk dengan agenda 2024.

Survei sendiri dilakukan pada tanggal 8–16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya