Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Charta Politika: 61,8 Persen Responden Ingin Jokowi Rombak Kabinetnya

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 20:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam hasil survei Charta Politika mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo di kementerian. Namun demikian, sebanyak 61,8 persen menyatakan setuju untuk dilakukan perombakan kabinet.

Catatan tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam penyampaian hasil survei Charta Politika bertemakan Catatan Akhir Tahun: Persepsi Publik dan Proyeksi Politik Menuju 2024, secara daring, Kamis (22/12).

Yunarto mengurai, sebanyak 60,5 persen responden puas terhadap kinerja menteri. Hanya 32,7 persen tidak puas.


"Walaupun responden kita kebanyakan mengatakan lebih banyak puas, tetapi mereka lebih banyak setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana adanya reshuffle, setuju atau tidak,” kata Yunarto.

Ia menyampaikan sebanyak 61,8 persen yang menyatakan setuju Presiden Joko WIdodo untuk mereshuffle kabinetnya. Kata Yunarto, untuk meninggalkan legacy, yang paling penting dan jadi pekerjaan rumah bagi Jokowi adalah memastikan bukan hanya dirinya tetap dicintai masyarakat tetapi kinerja dari menteri-menteri secara sektoral.

"Itu juga bisa menopang kepercayaan dan kepuasan publik terhadap beliau,” tegasnya.

Dia menambahkan jelang tahun pemilu dalam waktu dekat ini, ada beberapa menteri Jokowi yang diproyeksikan akan maju menjadi kandidat calon presiden dan wakil presiden, sehingga Jokowi diminta untuk memantau kinerja menterinya saat ini agar tidak sibuk dengan agenda 2024.

Survei sendiri dilakukan pada tanggal 8–16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya