Anggota komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net
Rencana pemerintah untuk mengakhiri Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilandasi dengan analisis dan kajian yang matang. Sebab, kasus Covid-19 di setiap negara berbeda-beda, hingga WHO pun belum melepas status pandemi secara umum.
Atas dasar itu, kebijakan pencabutan PPKM, harus dibarengi dengan arahan dan himbauan kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat diminta tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi Covid, tapi di setiap saat.
Demikian disampaikan anggota komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (22/12).
"Himbauan terhadap PHBS ini bisa dilakukan di tempat kerja, di kampus, sekolah, pasar, rumah ibadah, dan lain-lain,†pinta Saleh Daulay.
Dengan PHBS, kata dia, masyarakat diyakini akan jauh dari penyakit. Tidak salah juga jika pemerintah mempromosikannya melalui Germas (gerakan masyarakat hidup sehat). Germas sudah ada sejak lama.
“Namun, jika PPKM dicabut, intensitas dan intensifikasi Germas perlu ditingkatkan,†tegasnya.
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menuturkan, dalam Germas, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan perlu diamplifikasi setiap saat. Termasuk mengingatkan akan bahaya penyakit-penyakit menular yang bisa saja berkembang di masyarakat. Ada banyak penyakit menular yang masih tetap berbahaya seperti Covid, HIV, TBC, polio, dan lain-lain.
“Dengan sosialisasi PHBS ini, ada banyak target yang bisa diperoleh. Intinya, silahkan presiden mengambil kebijakan pencabutan PPKM. Namun, harus tetap dibumikan PHBS di tengah masyarakat,†tuturnya.
“PHBS adalah tindakan preventif penting yang biayanya ringan dan masih terjangkau. Apalagi, anggaran kegiatan germas sudah ada di kemenkes. Tinggal dimultifikasi saja di kementerian dan lembaga lain yang terkait,†demikian Saleh Daulay.
