Berita

Aktivis Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG) saat melapor ke DKPP/RMOL

Politik

9 Parpol Tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide Sambangi DKPP, Laporkan Siapa?

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 15:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berada di Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, kedatangan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) pada Kamis siang (22/12).

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, nampak Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, memasuki Kantor DKPP bersama 8 pimpinan parpol lainnya.

Di antara kedelapan pimpinan  parpol yang datang bersama Ahmad Yani yakni ada Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa Eggy Sudjana, dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) Farhat Abbas.


Sementara sisanya, hadir sekjen dari Partai Perkasa, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, Partai Berkarya, Partai Prima, dan Partai Republik Satu.

Semua parpol-parpol yang pimpinannya menyambangi kantor DKPP pada siang ini tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tahapan pendaftaran hingga verifikasi administrasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tahapan pendaftaran yang digelar pada 1 hingga 14 Agustus 2022, KPU menyatakan TMS Partai Masyumi, Pandai, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Perkasa, Partai Kedaulatan, Partai Reformasi, dan Partai Berkarya. Semuanya ini datang ke DKPP.

Sedangkan, parpol-parpol yang dinyatakan TMS dalam tahapan verifikasi administrasi yang digelar sejak 2 Agustus hingga 9 Oktober 2022 di antaranya yang tergabung dalam barisan yang datang ke DKPP ini adalah Partai Prima, dan Partai Republik Satu.

Para pimpinan parpol yang hadir ke DKPP ini nampak mengenakan topi warna hitam yang bertuliskan Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG).

Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang dilaporkan oleh GMPG ke DKPP. Sebab, para pimpinan parpol ini tengah melakukan audiensi dengan pimpinan DKPP.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya