Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Bikin Daftar "Buku Eksekusi", Hacker Ukraina Mulai Kumpulkan Data Digital Tentara Rusia

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 14:36 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sekelompok hacker dan tentara IT Ukraina dikerahkan untuk membuat "Buku Eksekusi" berisi daftar tentara Rusia yang diduga melakukan kejahatan dan pembunuhan terhadap warga Kyiv.

Laporan itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mykhailo Fedorov pada Rabu (21/12), dengan mengatakan saat ini tim peretas tengah melakukan pengumpulan data digital yang nantinya akan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan di medan perang.

"Tujuannya adalah agar semua orang bisa mengerti siapa yang memasuki Ukraina dan membunuh orang Ukraina," ujarnya seperti dimuat Bloomberg.


Fedorov menjelaskan bagaimana teknologi dan kecerdasan buatan yang dimiliki Ukraina dapat mengidentifikasi kejahatan setiap personel Rusia.

“Teknologi modern membantu kami mengidentifikasi kejahatan perang Rusia, seperti pengenalan wajah oleh kecerdasan buatan yang menerjemahkan informasi dari kamera publik,” jelasnya.

Sejauh ini, kata Ferodov, tentara hacker Ukraina telah berhasil melancarkan beberapa serangan siber kepada Rusia.

Salah satunya ialah gangguan siber pada RuTube, sebuah platform video Rusia yang dimiliki oleh perusahaan yang berafiliasi dengan monopoli ekspor gas di negara itu selama seminggu.

“IT Army bahkan berhasil meretas lencana karyawan RuTube sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam perusahaan,” kata Fedorov.

Selain itu, Ferodov juga mengklaim para hacker sedang gencar-gencarnya menyusupkan berita kebenaran tentang perang untuk mempengaruhi warga Rusia dan menurunkan dukungan mereka pada Presiden Vladimir Putin.

“Untuk Ukraina, sangat penting untuk menyampaikan kebenaran kepada Rusia, untuk melawan propaganda. Kita perlu merusak dukungan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan mereka yang mendukung perang," tegasnya.

Pernyataan Fedorov muncul setelah tersangka peretas yang disponsori negara Rusia melakukan serangan siber  terhadap infrastruktur Ukraina, bahkan sebelum invasi dimulai pada 24 Februari lalu.

Insiden itu ditujukan untuk melumpuhkan bank dan situs web pemerintah dan kemungkinan membutuhkan waktu antara enam bulan dan satu tahun untuk mempersiapkannya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya