Berita

Kolase Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Surya Paloh/Repro

Politik

Membaca Pilpres 2024, Ada Posisi Dilematis Dialami 4 King Maker

KAMIS, 22 DESEMBER 2022 | 09:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ada posisi dilematis yang sedang dialami para king maker pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dalam menentukan arah politiknya.

Merujuk lembaga survei LSI Denny JA, keempat tokoh yang bisa disebut king maker ialah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
 
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat menilai, keempat king maker tersebut saat ini masih memasang tawaran tertinggi untuk bisa maju sebagai capres. Seiring waktu, daya tawar posisi pun mereka akan dihadapkan pada proses negosiasi untuk mencari dukungan.


"Ini kan hanya untuk daya tawar politik di awal. Jadi semua memasang ingin jadi capres. Tapi nanti seiring dengan waktu, menjelang pertengahan 2023 nanti akan terjadi negosiasi ulang," tegas Cecep kepada wartawan, Kamis (22/12).

Kondisi tersebut cukup wajar jika melihat karakter koalisi partai politik di Indonesia yang tidak mendapati landasan kuat untuk menjadi koalisi permanen.

Tidak tertutup kemungkinan, sosok yang saat ini disebut sebagai bakal calon presiden malah tidak berhasil ikut serta dalam Pilpres 2024. Karena akan ada kontemplasi internal dalam tubuh partai dalam menentukan untung-rugi dalam sebuah kontestasi dan peluang terbesar untuk menang pilpres.

"Di situ akan ada kontemplasi internal. Mereka akan melihat popularitas di masyarakat," tambahnya.

Cecep menilai, ada waktu untuk para king maker menjajaki dan meramu negosiasi yang diharapkan. Namun akhirnya mereka akan realitis dalam penempatan posisi.

"Mereka akan realistis pada akhirnya, melihat hasil survei dan kecenderungan. Maulah nanti dilamar jadi cawapres atau menko," demikian Cecep.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya