Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Mulai Juni 2023, Indonesia Larang Ekspor Bijih Bauksit

RABU, 21 DESEMBER 2022 | 14:07 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit. Larangan berlaku mulai Juni 2023 sebagai upaya untuk mendorong pengolahan mineral untuk nilai tambah.

Larangan itu diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (21/12). Ia mengatakan larangan dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya manfaat kebijakan larangan ekspor nikel yang sudah diberlakukan sejak Januari tahun lalu.

"Mulai Juni 2023, pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi.


Menurut Jokowi, sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, nilai perdagangan untuk produk tersebut hanya 1,1 miliar dolar atau Rp 17 triliun. Namun setelah adanya larangan, nilai perdagangan untuk produk nikel olahan mencapai 20,9 miliar dolar AS atau 326 triliun, melonjak 19 kali lipat.

Sehingga Jokowi berharap larangan ekspor bijih bauksit dapat meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan devisa, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Data dari Survei Geologi AS 2022 menunjukkan, Indonesia sendiri merupakan produsen bauksit terbesar keenam di dunia dan memiliki cadangan terbesar kelima. Indonesia adalah pemasok mineral terbesar ketiga ke China, setelah Guinea dan Australia.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya