Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Pernyataan Luhut Itu Narasi Ganda yang Berbahaya Bagi Bangsa

RABU, 21 DESEMBER 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal kegiatan tangkap tangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap sebagai narasi ganda yang berbahaya.

Penilaian ini disampaikan langsung analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/12).

"Mohon maaf saya harus katakan narasi Luhut Binsar Pandjaitan itu narasi ganda yang berbahaya bagi pembangunan kesadaran etik berbangsa dan bernegara yang ingin menghadirkan good governance," ujarnya.

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas) PK pada Selasa (20/12), Luhut kata Ubedilah, menyatakan "kalau mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau. Jadi, KPK pun jangan pula sedikit-sedikit, tangkap-tangkap, itu enggak bagus juga buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau melawan kita?"

"Kalimat itu narasi ganda yang berbahaya bagi kesadaran etik berbangsa dan bernegara yang ingin menghadirkan good governance,” kata Ubedilah.

Ubedilah menilai, pernyataan narasi ganda yang berbahaya itu disebabkan semacam ada dua narasi, di satu sisi menghendaki kebaikan tentang pentingnya digitalisasi birokrasi, tetapi di sisi lain nampak menolak OTT yang dilakukan oleh KPK.

"Padahal OTT itu otoritas KPK yang merupakan penegakan hukum sebagai bagian penting dari pemberantasan korupsi yang memiliki efek jera," terang Ubedilah.

Selain itu, Ubedilah menilai, narasi ganda Luhut tersebut berbahaya karena seolah membolehkan praktik korupsi, karena Luhur mengatakan "kalau mau bersih di surga aja".

"Narasi ini tidak etis disampaikan pejabat publik apalagi disampaikan di hadapan publik. Pejabat publik itu diikat oleh public etis yang secara moral juga memiliki kewajiban untuk menjaga hal etis bernegara di hadapan publik. Jika tidak seperti itu sebaiknya tidak perlu jadi pejabat publik," tegas Ubedilah.

Padahal menurut Ubedilah, narasi pejabat publik di area publik memiliki efek pendidikan kepada generasi muda. Sehingga, pernyataan Luhut tersebut tidak bagus untuk edukasi kesadaran etis berbangsa dan bernegara untuk generasi muda.

"Perlu diingatkan juga bahwa dalam soal korupsi skor indeks korupsi kita masih merah di bawah 50 yaitu 38. Artinya korupsi di negeri ini masih merajalela dan di tengah merajalelanya korupsi malah pejabat publiknya mengatakan sesuatu yang justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi," jelas Ubedilah.

Padahal, pemerintah dan semua pihak menginginkan agar good governance di Indonesia terwujud. Yakni, suatu pemerintahan yang di antaranya menjalankan prinsip transparency dan follows the rule of law.

"Nah narasi Luhut itu bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance itu. Jadi hati-hatilah Pak Luhut bicara seperti itu, berbahaya loh efeknya," pungkas Ubedilah.

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

UPDATE

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuki Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:07

Dubes Terpilih AS Kamala Lakhdhir Ngaku Senang Ditugaskan di Indonesia

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:06

Sofyan Tan: Hindari Pinjol dan Judi Online dengan 4 Pilar Kebangsaan

Jumat, 26 Juli 2024 | 22:00

Iklan Judi Online Racuni Masyarakat, Ini Langkah Konkret Kominfo

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:53

Ikut Sekolah Pemimpin Perubahan, Gus Nung Makin Pede Tarung di Jepara

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:52

Nasfryzal Carlo Ingin Fokus Perkuat Kearifan Lokal

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:35

Bawaslu Berhasil Raih WTP Kesembilan Kali dari BPK

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:27

PAN Tak Ambil Pusing Soal Tarik-Menarik RK di Jakarta atau Jabar

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:08

PPATK: 1.160 Anak di Bawah 11 Tahun Main Judi Online

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:07

Jajaki Dukungan PKB di Pilkada Medan, Prof Ridha Temani Cak Imin Jalan Sore di Berastagi

Jumat, 26 Juli 2024 | 21:01

Selengkapnya