Berita

Plt) Ketua Umum PPP Mardiono/Net

Politik

PPP Ajukan Mardiono Capres, Pengamat: Upaya Bargaining Power Partai Saja

SENIN, 19 DESEMBER 2022 | 22:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono sebagai kandidat calon presiden untuk pemilihan umum 2024 mendatang.

Merespons dinamika politik itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono melihat hal itu sebagai upaya menaikkan daya tawar politik partai semata.  

“Saya melihat banyak partai menengah kecil ke bawah, yang berinisiatif, itu lebih pada upaya meminta perhatian dari partai lain bahwa kami harus dihitung, punya kontribusi untuk koalisi,“ kata Teguh Yuwono, Senin (19/12).


Dikatakan Teguh, PPP berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Dari ketiganya, Golkar memegang suara terbesar dan konsisten mengajukan Ketum Airlangga Hartarto sebagai Capres Golkar.

Namun, sampai hari ini masih belum ditentukan siapa Capres KIB.

“KIB, dengan suara parpol yang tanggung, calon yang belum jelas, dalam arti apakah cukup confidence, karena survei dua digit masih seputar Ganjar, Prabowo, Anies,”  ujarnya.

Menurutnya, sosok Airlangga Hartarto, yang memiliki elektabilitas dari ketiga Ketum di KIB, dikenal dengan hasil kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

"Dia dekat dengan Presiden Joko Widodo, bahkan sempat disebut-sebut punya modal memimpin,” imbuhnya.

Teguh menyampaikan bahwa dalam berpolitik tidak ada yang kuat sendirian, tapi harus berbaur dengan partai politik lain agar tidak melukai pihak lain.

Dalam pandangan Teguh, dalam politik adalah seni berhubungan dengan para pihak. Selain itu, sifat politik tidak ada yang kuat.

"Tetapi politik itu harus bersifat ‘grey area’ karena politik itu membutuhkan dukungan yang jelas, butuh proses-proses yang tidak melukai orang lain. Saat ini barangkali tidak membutuhkan, di waktu lain bisa membutuhkan,” demikian Teguh.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya